TERNATE – Di tengah keterbatasan anggaran di Kota Ternate sekarang ini, ada kabar mengejutkan datang dari DPRD Kota (Dekot) Ternate.
Dimana, informasi yang dihimpun habartimur.com, para wakil rakyat itu justru mengajukan permintaan anggaran kegiatan reses dan perjalanan dinas (Perjadin) yang nilai cukup fantastis yakni Rp 9 miliar.
Ternyata, dibalik permintaan anggaran tersebut ditengarai untuk menutupi temuan badan pemeriksa keuangan (BPK) yang ada di lembaga perwakilan rakyat tersebut.
“Kalau memang benar permintaan anggaran itu akan dipakai anggota untuk tutupi temuan maka pemerintah harus mempertimbangkannya,” ungkap ketua DPD Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) Maluku Utara Sartono Halek, kepada habartimur com, Kamis (14/5/2026).
Dia meminta kepada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) agar kebijakan pengelolaan anggaran daerah perlu dikaji secara serius agar tidak terjadi ketimpangan dalam penentuan prioritas belanja.
“Di satu sisi TPP ASN belum jelas kapan dibayarkan, tetapi di sisi lain anggaran reses dan perjalanan dinas justru didorong untuk segera dicairkan. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujar ketua DPD GPM Maluku Utara Sartono Halek Kamis (14/5/2026).
Menurutnya, di tengah kondisi ASN yang masih menunggu kepastian pembayaran hak mereka, pemerintah daerah semestinya memprioritaskan belanja wajib yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan pegawai serta pelayanan publik.
“Pentingnya transparansi serta penentuan skala prioritas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat, khususnya bagi ASN yang terdampak langsung.
Sartono juga meminta Pemerintah Kota Ternate dan DPRD untuk duduk bersama membahas kondisi fiskal daerah secara terbuka, sehingga setiap kebijakan anggaran dapat disusun secara proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Jika kondisi keuangan daerah terbatas, semua pihak harus menahan diri dan mengutamakan kewajiban yang paling mendesak,” tegasnya.
Sementara, kepala BPKAD Kota Ternate Amiruddin Abd. Hamid ketika dikonfirmasi membenarkan adanya permintaan anggaran dari DPRD.
“Ada permintaan anggaran reses dan Perjadin tapi nilainya tidak sebesar yang ada. Cuma saya belum cairkan (eksekusi),’ kata Amir singkat.
Sementara, sekretaris dewan (sekwan) DPRD Kota Ternate Aldhy Ali hingga berita ditayang belum berhasil dimintai komentar terkait dengan persoalan tersebut. (wat)
