SOFIFI – Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Utara (Malut) melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tata Kelola Program Sekolah Rakyat Triwulan I Tahun 2026 di wilayah Provinsi Maluku Utara.
Kepada media habartimur.com, Selasa (10/3/2026), Kominfo BPKP Malut, Nurul mengatakan Kegiatan ini berlangsung pada 3 hingga 27 Februari 2026 sebagai bagian dari upaya pengawasan terhadap implementasi program pendidikan berbasis masyarakat.
Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui uji petik pada tujuh lokasi yang tersebar di Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kota Tidore Kepulauan, dan Kota Ternate.
“Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan pelaksanaan program Sekolah Rakyat serta menilai kesesuaian implementasi program dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Lanjutnya, dalam pelaksanaannya, Tim BPKP melakukan penilaian terhadap berbagai aspek tata kelola, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan program.
Selain itu, evaluasi juga diarahkan untuk memotret capaian target pembangunan Sekolah Rakyat, menilai efektivitas indikator keberhasilan program, serta mengidentifikasi potensi risiko maupun penyimpangan administratif dalam pelaksanaannya.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen BPKP dalam memastikan penyelenggaraan program pendidikan berbasis masyarakat dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Melalui pengawasan tersebut,
“BPKP juga mendorong agar program Sekolah Rakyat mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat,” jelasnya.
Hasil monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi strategis bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memperkuat tata kelola program pendidikan rakyat.
“Dengan pengelolaan yang baik, Sekolah Rakyat diharapkan dapat berkembang sebagai model pendidikan alternatif yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” pungkasnya. (nrl/wat)
