TERNATE – Program tiket bersubsidi dari gubernur Sherly Tjoanda bagi masyarakat Maluku Utara (Malut) yang melaksanakan mudik di kampung halaman menjelang hari raya idul fitri 1447 hijriah meninggalkan masalah.
Ketua lembaga pengawasan pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara (LPPD-MU) Hairun A. Djumat mengungkapkan kebanyakan masyarakat yang balik kampung (mudik) tidak menikmati program tiket subsidi, melainkan mudik dengan tiket reguler.
“Diduga kuat ada oknum yang memanfaatkan program tiket subsidi itu untuk meraup keuntungan pribadi. Dan kadis perhubungan harus bertanggung jawab,” kata Hairun.
Dia mencontohkan, pelayanan tiket subsidi dengan tujuan Sanana. Kebanyakan penumpang mengeluh dan kecewa karena tidak mendapatkan tiket subsidi. Bahkan, tiket subsidi itu habis terjual lebih awal dari hari keberangkatan.
“Saya curiga ada permainan oknum atau calo, karena tidak masuk akal stoknya hilang secepat itu,” ujarnya. Padahal, kata dia Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda,menyampaikan bahwa program tiket bersubsidi tersebut disediakan bagi masyarakat mulai 12 hingga 31 Maret 2026, khusus untuk membantu kebutuhan perjalanan mudik
“Kami menduga ada permainan. Dalam sehari ada sekitar 50 sampai 70 tiket yang dijual di luar jalur subsidi. Ini jelas mencari untung di atas kebutuhan warga yang mau mudik,” tegasnya.
Untuk itu, dia mendesak Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda segera mengevaluasi, bila perlu mencopot kepala dinas (kadis) perhubungan provinsi Maluku Utara Dedy Katunbungan.
“Penumpang kapal laut tujuan Sanana itu banyak yang membeli tiket reguler, bukan subsidi. Prinsipnya, yang penting mereka bisa mudik. Itu artinya bahwa masyarakat tidak menikmati program dari ibu gubernur. Jadi sekali lagi ibu gubernur harus mencopot kadis perhubungan,” jelasnya.
“Tiket subsidi inikan tujuannya meringankan beban masyarakat tetapi di lapangan, tidak sesuai karena ada oknum yang memanfaatkan mengambil untung. Jadi ibu gubernur harus copot kadis perhubungan,” pungkasnya. (wat)
