oleh

GMKI Halbar Minta Bupati Segera Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan

JAILOLO – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Kamis (1/4/2021) menggelar aksi di depan kantor Bupati Kabupaten Halmahera Barat (Halbar).

Gerakan yang dibangun aktivis GMKI ini karena diduga ada beberapa masalah yang dianggap menghambat percepatan pembangunan Halbar. Dicontohkan seperti krisis ekonomi, tata kelola pemerintahan yang tidak baik sehingga timbulnya berbagai persoalan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), bahkan persoalan penegakan hukum yang sulit berjalan, sosial budaya serta kualitas pelayanan kepada masyarakat memburuk.

“Akibat tata kelola pemerintahan yang buruk berakibat pada meningkatnya angka pengangguran, penduduk miskin bertambah, tingkat kesehatan menurun, pendidikan tidak optimal serta pembangunan infrastruktur tidak merata dan bahkan telah menyebabkan munculnya konflik-konflik di tengah masyarakat maupun di pemerintah daerah sendir,” ungkap Ketua GMKI Halbar Foxet Nyong dalam orasinya.

Foxet mengatakan, Halbar merupakan Kabupaten tertua di Maluku Utara, pasca perpindahan kota kabupaten Maluku Utara ke Halmahera Barat pada tahun 2003, dan sampai sekarang ini masih Jauh dari yang kita harapkan. “Tata pemerintahan yang baik perlu segera dilakukan evaluasi agar segala permasalahan yang timbul dapat segera dapat solusinya dan juga proses pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar,” katanya.

Foxet menilai, Pemkab dan DPRD Halmahera Barat tidak serius mengembangkan Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam menjalankan tugas yang baik. “Akibat ketidakseriusan itulah yang kemudian mengakibatkan awal pemerintahan yang amburadul, dan ini pertanda muncul malapetaka. Kita menunggu waktu saja,” ujarnya.

Ia juga mengemukakan, sebagai mitra kritis dalam pemerintahan kabupaten Halmahera Barat maka perlu saling mengingatkan, jangan ada kotak-kotakan diantara sesama sebab pesta demokrasi telah usai waktunya bergandengan tangan, bahu membahu untuk memajukan daerah.

“Kami tegaskan kepada Bupati agar segera evaluasi tata kelola pemerintahan, tertibkan para tim pemenang yang berkeluyuran di kantor pemda sebab itu bukan sekretariat tim pemenang. Sebab akan mengganggu kenyamanan kerja para ASN. GMKI akan terus mengawal seluruh program dan kebijakan pemda Halbar, ” janji Foxet. (ghe)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Teras Berita