TERNATE – Kondisi pasar di Kota Ternate saat ini sudah saatnya dilakukan perawatan atau perbaikan.
Pasalnya, pada bagian bangunan pasar sudah mulai terlihat rusak seperti atap bangunan pasar yang sudah bocor, hingga penataan pasar.
“Hasil kunjungan lapangan, ditemukan fasilitas pasar yang sebagiannya sudah rusak. Misalnya pada bagian atap yang sudah bocor. Juga perlu dilakukan penataan pasarnya,” ungkap anggota Komisi II DPRD Kota Ternate, Ade Rahmat Lamadihami kepada habartimir.com, Rabu (13/5/2026).
Sayangnya, dengan kebijakan efisien dan pemotongan TKD membuat daerah kesulitan mengambil langkah perbaikan maupun penataan pasar.
“Semua fasilitas inikan dibebankan di APBD. Sementara, keuangan kita terbatas. Sementara kita tahu bahwa ada bantuan-bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan yang mengalir ke hampir seluruh daerah. Seharusnya, kita juga bisa dapat itu,” katanya.
Namun, disaat komisi II melakukan kunjungan kerja (kuker) ke kementerian perdagangan di jakarta baru-baru ini untuk menyampaikan permasalah pasar di Kota Ternate, ternyata dibalik “perjuangan” wakil rakyat itu ada sanksi tuntutan ganti rugi (THR) yang belum diselesaikan oleh rekanan yang mengerjakan proyek pasar higienis dan pasar dufa-dufa delapan tahun lalu.
“Selama delapan tahun ini, kota ternate tidak mendapat bantuan dari kementerian perdagangan karena dampak dari sanksi tuntutan ganti rugi (TGR),” kata Ade Rahmat.
“Jadi ada temuan BPK yang hingga saat ini belum dilunasi. Dalam diskusi hari itu, Komis II meminta untuk mungkin perusahaan yang bersangkutan agar di blacklist terlebih dahulu,” jelasnya.
Selain itu, Komisi DPRD Kota Ternate juga meminta agar apabila perusahaan itu sudah tidak lagian beraktivitas alias kolaps maka bisa dilakukan penghapusan temuan BPK sesuai dengan ketentuan, sehingga kota Ternate bisa keluar dari sanksi tersebut.
“Kalau bisa dapat anggaran dari pusat, mungkin bisa digunakan untuk rehab bangunan pasar, penataan pasar, segala macam. Cuman gara-gara itu (sanksi THR) akhirnya kita tidak bisa dapat bantuan. Nah ini yang harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Terkait dengan hal tersebut, dia mengaku, sudah membicarakan dengan dinas terkait agar secepatnya menyelesaikan permasalahan TGR yang nilainya kurang lebih Rp 1 miliar tersebut.
“Kita sudah konfirmasi ke dinas terkait, dan mereka sudah memanggil rekanan itu. Memang informasinya mereka (rekanan) sudah cicil, cuma kan ini menurut kami di komisi II harusnya segera ditindaklanjuti secepatnya karena yang dirugikan adalah masyarakat,” katanya.
Lanjutnya, meski peluang untuk mendapatkan bantuan belum terbuka, tetapi kesempatan pertemuan dengan kementerian perdagangan, Komisi II DPRD Kota Ternate menyerahkan proposal bantuan anggaran pasar.
“Kita tunjukkan foto-foto kerusakan bangunan pasar, kebocoran dan sebagainya. Tujuan kami adalah bagaimana pemerintah pusat juga bisa melihat ini sebagai satu keluhan dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, pasar sebagai pusat transaksi harus memberikan keamanan dan kenyamanan bagi semua pihak baik penjual maupun pembelinya.
“Jika fasilitas pasar tidak layak dan sebagainya. Inikan bukan hanya penjual yang setengah mati, tetap pembeli juga kesulitan karena aksesnya, mungkin fasilitas yang rusak dan sebagainya. Kita harapkan agar masalah TGR ini cepat selesai agar kita juga bisa dapat suntikan anggaran dari pusat,” pungkasnya. (wat)
