TERNATE – Praktisi hukum Junaidi Umar M.H memiliki pandangan hukum yang berbeda dengan Hendra Karianga terhadap perkara pembayaran tunjangan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut). ( Baca selengkapnya)
kejati
Praktisi Hukum Minta APH Periksa “Dua Kakap” Konco PPK BPJN Malut
TERNATE – “aroma tak sedap” mulai tercium pada beberapa proyek infrastruktur jalan dan jembatan di balai pelaksanaan jalan nasional (BPJN) Maluku Utara (Malut) tahun 2025. ( Baca selengkapnya)
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.