SANANA– Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Saleh Marasabessy, Senin, (17/3/ 2025) secara resmi membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kepsul tahun 2026.
Kegiatan Konsultasi publik yang berlangsung di Istana daerah (ISDA) itu bertajuk “Memperkuat sinergitas pembangunan Kabupaten Kepulauan Sula yang bersih, aman, hebat, adil, giat, inovatif dan agamais”.
“Saya secara pribadi dan juga selaku Bupati Kepulauan Sula merasa bangga karena kita semua dapat berkumpul di tempat ini, yang saya yakini kehadiran kita semua memiliki semangat dan tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula,” ujar Wabup Sula H. M. Saleh Marasabessy saat memberikan sambutan.
Menurut Wabup, pelaksanaan forum konsultasi publik ini, merupakan rangkaian harapan yang dilaksanakan dalam menyusun perencanaan pembangunan sebelum perumusan rancangan akhir RKPD.
“Hal ini berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan forum konsultasi publik rancangan awal,” jelasnya.
Lanjut Wabup, RKPD ini merupakan media pembentukan komitmen seluruh stakeholder pembangunan dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD.
“Diharapkan dapat menghimpun aspirasi pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan untuk tahun 2026, dalam kerangka mewujudkan visi Sula bahagia jilid 2,” jelasnya.
Wabup berharap, kegiatan konsultasi publik ini benar-benar menjadi wadah untuk menjaring aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan rancangan awal RKPD tahun 2026 ini, sehingga dapat diimplementasikan dengan baik.
“Semoga dengan semangat identitas dan kolaborasi, kita dapat mewujudkan Visi Sula Bahagia jilid 2,” pungkasnya seraya menambahkan, ada beberapa pembangunan prioritas yang harus diperhatikan untuk dilaksanakan yaitu: pertama; Mewujudkan masyarakat yang berkarakter dan berkualitas, kedua; Mewujudkan perekonomian daerah berbasis potensi lokal dan berdaya saing,
Kemudian, ketiga; Mewujudkan pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja yang berkompeten dalam mendorong perekonomian daerah, keempat; Mewujudkan identitas pembangunan infrastruktur yang handal dan ramah lingkungan, kelima; Mewujudkan reformasi birokrasi, dan keenam; Mewujudkan stabilitas keamanan wilayah dan keharmonisan masyarakat. (wat)
