TERNATE – Partai nasional demokrat (NasDem) Provinsi Maluku Utara (Malut), Selama (7/4/2026) malam menggelar forum grup diskusi (FGD). FGD yang bertajuk ‘tuntutan tambahan alokasi kursi DPR RI dapil Maluku Utara’di gelar di kantor DPW Partai NasDem.
Arahan pembuka FGD, ketua DPW Partai NasDem Malut, Husni Bopeng mengatakan gagasan awal diskusi usulan penambahan kursi DPR RI, dari tiga menjadi empat kursi dilihat secara objektifitas luas wilayah.
“Kalau kita melihat daerah yang begitu besar lalu hanya diurus tiga orang. Penambahan kursi DPR RI menjadi kebutuhan,” katanya. Menurut Husni Bopeng, yang juga wakil ketua DPRD Provinsi Malut ini tentu berdasarkan Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022: dimana putusan ini menyoroti perlunya penataan kembali daerah pemilihan agar lebih seimbang dan rasional sesuai dengan jumlah penduduk, yang berdampak pada alokasi kursi yang lebih proporsional.
Karena itu, wakil rakyat yang akrab disapa ibu Nini ini berharap FGD ini akan menghasilkan argumentasi untuk dibawa ke pusat. “Semoga diskusi ini menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang bisa diusulkan ke pusat. Karena itu, ini peluang bagi kita di Maluku Utara untuk mengusulkan penambahan kursi. Tentu, dengan argumentasi yang konstitusional,” jelasnya.
Hal yang sama disampaikan koordinator wilayah (Korwil) Partai NasDem Malut Helmi Umar Muksin bahwa pikiran-pikiran diskusi penambahan kursi ini seiring dengan adanya revisi undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017.
Helmi yang juga wakil bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) itu mengatakan, penambahan alokasi kursi DPR RI disesuaikan dengan prinsip kesetaraan nilai suara (one person, one vote, one value) yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, di mana KPU wajib melakukan penataan dapil setiap kali terjadi perubahan jumlah penduduk yang signifikan atau pemekaran daerah.
Menurutnya, untuk mengusulkan penambahan kursi ini, tidak sekedar bersandar para argumentasi normatif kependudukan, tetapi aspek kewilayahan (geografis) juga harus menjadi pertimbangan pengalokasian kursi DPR RI.
“Adanya daerah pemilihan (dapil) baru, terutama di Provinsi Papua, memerlukan penyesuaian dan penambahan alokasi kursi DPR RI. Jadi ini kesempatan untuk Maluku Utara agar bisa mengusulkan penambahan alokasi kursi DPR RI,” pungkasnya.
Kegiatan FGD ini dipandu oleh sekretaris DPW Partai NasDem Malut Abd. Rahim Odeyani. Hadir juga ketua Bappilu NasDem Malut Muhlis Tapitapi dan fungsionaris partai lainnya.
Hadir juga anggota KPU Malut Reni Banjar, anggota Bawaslu Malut Rusly Saraha. Hadir pula tokoh partai politik lainnya seperti Hamid Usman, Abdurrahim Fabanyo dan pimpinan partai politik lainnya serta akademisi seperti DR Aziz Hakim, DR Aziz Hasyim. (wat)
