SANANA – Ikatan Pelajar Mahasiswa Sulabesi Timur (IPMST), mencurigai Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), bersekongkol dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (DPUPR) untuk menghentikan pekerjaan jembatan air kali Baleha.
Koordinator IPMST Romansa Upara saat dihubungi Habartimur.com, Selasa (31/8/2021) mengatakan, pada Rabu (4/8/2021) lalu IPMST menggelar aksi di DPRD Kepsul dan menggelar hearing bersama Komisi III.
Saat hearing, kata Romansa, IPMST meminta ke Pemkab agar secepatnya melanjutkan tahap II pekerjaan air kali Baleha, sehingga Komisii III berjanji akan mengeluarkan rekomendasi ke Pemerintah Daerah (Pemkab).
“Komisi III akan keluarkan rekomendasi dengan meminta ke Pemkab agar segera melanjutkan pekerjaan jembatan kali Baleha,” katanya. Sayangnya, kata Romansa sampai saat ini komisi III belum menepati janjinya.
Menurutnya, Komisi III tidak bernyali mengawal pekerjaan pembangunan ari kali Baleha. “Kami curiga Komisi III bersekongkol dengan Pemda agar pekerjaan air kali Baleha diberhentikan,” jelasnya.
Jembatan kali Baleha merupakan salah satu jembatan yang menghubungkan antara Desa di Kecamatan Sulabesi Timur. “Jembatan air kali Baleha harus diperhatikan, karena dapat melancarkan pertumbuhan ekonomi, sebab jembatan ari kali Baleha dapat menghubungkan sampai ke destinasi wisata waka yang terletak di Desa Fatkauyon,” paparnya.
Romansa mengungkapkan, pekerjaan jembatan air kali Baleha dimulai tahun 2020. Pekerjaan tahap I sudah menghabiskan anggaran senilai Rp 3,3 miliar. “Anggaran tahap I yang sudah terpakai Rp 3.300.000, sedangkan tahap II, Rp 7.165.594.977 yang dimenangkan oleh perusahaan PT Pelangi Persada Nusantara, tetapi pekerjaan tahap II ini dihentikan,” tutup Romansa.
Terpisah Ketua Komisi III DPRD Kepsul Lasidi Leko menepis bahwa, saat hearing bersama IPMST pihaknya tidak mengeluarkan statemen akan mengeluarkan rekomendasi ke Pemkab, akan tetapi dirinya berjanji akan memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Samsul Soamole, untuk mempertanyakan pekerjaan lanjutan jembatan air kali Baleha tersebut.
Lasidi mengaku, sudah memanggil kadis PUPUR empat kali, hanya saja yang bersangkutan tidak pernah hadir. “Jadi saya datangi kediamannya, temui Kadis PUPR. Saya pertanyakan kelanjutan pekerjaan jembatan air kali Baleha, Kadis PUPR menjawab jembatan air kali baleha itu gagal konstruksi,” terangnya.
Meski begitu, politisi PBB itu berjanji akan mengawal hingga jembatan air kali Baleha tersebut tuntas. “Kami akan kawal sampai jembatan itu tuntas, sehari dua Komisi III dan PUPR akan turun langsung lihat jembatan air kali Baleha,” pungkasnya. (att)
