HALUT– Program sekolah gratis yang digagas Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, bersama Wakil Gubernur KH. Sarbin Sehe sejak tahun 2025 terbukti efektif menekan Angka Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Maluku Utara. Kebijakan ini mencakup sekolah jenjang SMA, SMK, SLB, MA, hingga SMAK.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Maluku Utara, Abubakar Abdullah, di hadapan peserta Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) se-Kabupaten Halmahera Utara, Selasa, (14/4/2026.
Di hadapan ratusan peserta, ia menegaskan pentingnya memastikan akses pendidikan bagi seluruh warga usia sekolah. “Kita patut bersyukur. Selama dua tahun terakhir, program sekolah gratis sangat membantu meringankan beban masyarakat. Kini, biaya pendidikan tidak lagi menjadi hambatan utama,” ujar Abubakar.
Dia mengatakan, data menunjukkan tren penurunan ATS pada usia 16–18 tahun (setara SMA) yang signifikan dalam dua tahun terakhir, yakni di tahun 2025, jumlah ATS akibat putus sekolah (drop out) tercatat sekitar 2.499 orang, dan pada tahun 2026 turun menjadi sekitar 1.951 orang.
Kepala dinas yang akrab disapa Aka itu menjelaskan, penurunan juga terjadi pada kategori lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan, dari sekitar 2.264 orang pada tahun 2025 menjadi 2.133 orang pada 2026. Sementara itu, kategori belum pernah bersekolah mengalami penurunan tajam, dari sekitar 15.968 orang pada 2025 menjadi 6.824 orang pada 2026.
“Laju penurunan ATS pada kelompok usia 16–18 tahun ini cukup menggembirakan,” kata Abubakar.
Dia menjelaskan, capaian tersebut tidak terlepas dari dua program utama pemerintah daerah, yakni sekolah gratis dan kebijakan “nol residu” di setiap satuan pendidikan. Kedua intervensi ini dinilai efektif menjangkau siswa berisiko putus sekolah maupun yang belum pernah mengakses pendidikan.
Menurutnya, sejak awal kepemimpinan Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe pada 2025, fokus pada pendidikan gratis dan penghapusan residu siswa menjadi langkah strategis dalam menekan ATS di Maluku Utara.
“Ini bukti bahwa intervensi kebijakan yang tepat mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan akses dan pemerataan pendidikan,” tegasnya.
Di hadapan para kepala sekolah, Aka yang juga meminta setiap satuan pendidikan merespon kebijakan ini dengan program yang lebih operasional dan terukur.
“Pentingnya peran aktif sekolah dalam memastikan tidak ada lagi siswa yang tertinggal dari sistem pendidikan” pungkasnya. (dwk/wat).
