TERNATE – Kondisi keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate sepanjang tahun 2026 ini tampak mengkhawatirkan.
Hal ini terlihat dari serangkaian keterlambatan pembayaran hak dan tunjangan bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun masyarakat yang menjadi tanggungan daerah.
Kondisi memprihatinkan ini sudah terlihat sejak awal tahun. Sebut saja, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) ASN yang tidak tepat waktu, insentif bagi para imam dan badan syara terlambat, begitu juga dengan insentif para ketua RT dan RW yang baru dibayarkan beberapa pekan lalu.
Tak hanya itu, berdasarkan penelusuran habartimur.com, tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang menjadi hak utama ASN belum dibayarkan selama empat bulan berturut-turut, terhitung dari Februari, Maret, April, hingga Mei 2026.
Padahal, kebijakan pemberian TPP sejatinya ditetapkan dengan tujuan mulia, yaitu untuk meningkatkan kinerja, kedisiplinan, serta menjamin kesejahteraan para pegawai agar dapat bekerja secara optimal dalam melayani masyarakat.
Ironisnya, hingga saat ini, pihak keuangan daerah belum memberikan penjelasan terkait dengan keterlambatan pembayaran TPP tersebut.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate, Amiruddin Abd Hamid, ketika dikonfirmasi melalui telepon maupun pesan singkat WhatsApp terkait penyebab keterlambatan dan rencana pencairan TPP tersebut, tidak merespon sama sekali.
Kondisi ini mendapat respon cepat dari anggota badan anggaran ((banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate Gifari Bopeng.
Politisi partai NasDem ini ketika dihubungi mengatakan, akan dilaksanakan rapat khusus membahas TPP di kantor BPKAD pada Rabu (13/5/2026) hari ini sekira pukul 09.30 WIT untuk mencari solusinya.
“Banggar agendakan hari ini rapat di kantor BPKAD, salah satu pembahasannya adalah soal ini (TPP). Kami ingin dapatkan kejelasannya,” tegas Gifari. (wat)
