SANANA – Aksi penundaan pemilihan kepala desa (Pilkades) di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) masih berlangsung. Selasa (19/4/2021), ratusan masyarakat Kepsul menggelar aksi di depan Kantor Bupati Kabupaten Kepsul. Mereka meminta pemerintah agar menunda Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang saat ini sedang berlangsung.
Aksi masyarakat ini mendapat pengawalan ketat oleh aparat kepolisian Kepsul. Kapolres Kepulauan Sula, AKBP Herry Purwanto saat dikonfirmasi Habartimur.com mengatakan, sebanyak 150 personel di terjunkan ke lapangan untuk mengawal dan mengamankan kegiatan aksi, apalagi sekarang ini masih dalam suasana Covid-19.
“Dari 150 personel ini di dalamnya satu platon Brimob. Aksi ini kan masa cukup banyak, jadi kita terus melakukan upaya penghalangan karena saat ini masih pandemi Covid-19,” kata Herry Purwanto saat ditemui di tengah-tengah masa aksi di Kantor Bupati. Tambah Herry, apabila masyarakat tidak puas dengan hasil skrining langsung di laporkan ke Inspektur atau di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri.
“Solusi lain, ini kan masalah administrasi jadi kalau masa aksi tidak merasa puas dengan hasil skrining bisa mengambil langkah-langkah untuk melaporkan ke Inspektorat,” terangnya. “Kalau masa aksi memaksakan kami untuk menangkap panitia Pilkades itu bukan ranah kami, tetapi itu adalah ranah Inspektorat,” tandasnya.
Diketahui, awal bulan suci ramadan ini masyarakat Kepsul sudah dua kali menggelar demonstrasi dengan tuntutan agar Pilkades serentak ditunda. Aksi tersebut dipantau langsung oleh Kapolres Kepsul, AKBP Herry Purwanto. (att)
