SOFIFI – DPRD Provinsi (Deprov) Maluku Utara (Malut), Kamis (13/8)/2026) menggelar paripurna penandatanganan Nota Kesepahaman KUA dan PPAS perubahan 2026.
Paripurna penandatanganan KUA dan PPAS Perubahan 2026 itu dihadiri langsung Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe.
Dalam KUA dan PPAS Perubahan 2026 itu, Pemprov dan Deprov sepakati pendapatan sebesar Rp 3,211 triliun. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 14,85 persen bila dibandingkan dengan APBD induk 2026 sebesar Rp 2,79 triliun.
Untuk belanja, pemerintah sepakati sebesar Rp 3,560 triliun. Nilai tersebut mengalami peningkatan yang signifikasi sekitar Rp 741 miliar atau 26,30 persen bila dibandingkan dengan belanja pada APBD induk 2026 hanya sebesar Rp 2,82 triliun.
Sementara itu, pada sisi pembiayaan, perubahan KUA-PPAS mencatat penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA tahun anggaran 2025 kurang lebih Rp 349 miliar. Angka tersebut jauh meningkat dibandingkan target SiLPA dalam APBD 2026 yang berada di kisaran Rp 28 miliar.
Dihadapan pimpinan dan anggota Deprov Malut, Wakil Gubernur Sarbin Sehe mengatakan kenaikan belanja tersebut mengikuti perubahan pendapatan daerah, sekaligus menyesuaikan kebutuhan program dan kegiatan pemerintah provinsi pada tahun berjalan.
Tentu kata Wagub dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi, pergeseran anggaran, kebutuhan mendesak, serta kondisi yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan harus digunakan pada tahun berjalan. “Prinsip efisiensi dan efektivitas tetap diutamakan dalam penyesuaian program dan kegiatan,” kata wagub.
Dia mengatakan, pelaksanaan prioritas pembangunan daerah harus menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. Pendekatan tersebut ditujukan untuk memastikan berbagai program pemerintah berjalan sinergis dan memiliki dampak yang lebih terukur.
Selain itu, Sarbin juga menyoroti kinerja ekonomi Maluku Utara. Dia menyebut perekonomian daerah mengalami pertumbuhan 34,17 persen pada 2025, meningkat dibandingkan pertumbuhan pada 2024 yang tercatat 13,92 persen.
Pemerintah provinsi juga memasukkan sejumlah indikator makro ekonomi sebagai pijakan dalam perubahan APBD 2026. Target tersebut meliputi Indeks Modal Manusia sebesar 0,487 poin, tingkat kemiskinan 3,00-4,50 persen, serta Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,48-4,01 persen.
Adapun pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 12,1 sampai dengan 13,8 persen, dengan PDRB per kapita sebesar Rp 104,37 juta per kapita.
Pemerintah juga menargetkan Gini Ratio berada pada rentang 0,270 sampai dengan 0,286 poin dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 80,53 poin.
Wakil Ketua DPRD Maluku Utara Kuntu Daud yang memimpin jalannya paripurna itu, mengatakan kesepakatan KUA-PPAS perubahan 2026 tersebut menjadi dasar bagi pemerintah provinsi untuk menyusun Perubahan APBD 2026.
“Kita berharap Pemerintah Provinsi Maluku Utara segera menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2026,” ujar Kuntu. (tim/wat)
