Konsep Coffee Street akan Dievaluasi, Ini Kata Wali Kota soal Usulan Bentuk Badan Pengelola Cagar Budaya


TERNATE – Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman akan menindaklanjuti catatan DPRD Kota Ternate terkait dengan aktivitas UMKM, termasuk konsep Coffee Street di kawasan Benteng Oranje, Lapangan Ngaralamo dan mendorong pembentukan badan pengelola cagar budaya.

Hal ini disampaikan wali kota dua periode itu di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kota Ternate pada rapat paripurna jawaban wali kota, Selasa (10/11/2026). Kesempatan itu, Wali Kota mengatakan pemerintah memahami bahwa kegiatan ekonomi masyarakat perlu didukung.

Namun pelaksanaannya harus tetap memperhatikan fungsi dan nilai kawasan cagar budaya, ketentuan perizinan, tata ruang, kebersihan, keselamatan, ketertiban umum, dan kenyamanan masyarakat.

“Pemerintah akan mengevaluasi penataan lokasi usaha, fasilitas pendukung, serta jam operasional agar aktivitas ekonomi dapat berjalan secara tertib tanpa mengurangi nilai sejarah dan fungsi kawasan cagar budaya,” tegasnya.

Sementara itu, terkait dengan dugaan pungutan yang tidak sesuai ketentuan, penyalahgunaan kewenangan, perubahan bangunan, penambahan fasilitas di sekitar Museum Wallace, serta status dan tata kelola Museum Rempah, wali kota menjelaskan, setiap informasi dan laporan perlu ditindaklanjuti secara objektif melalui pemeriksaan dan koordinasi dengan perangkat daerah serta instansi yang berwenang.

“Pemerintah akan menelusuri dasar pemanfaatan aset, perizinan, dan kesesuaian aktivitas di kawasan tersebut. Apabila ditemukan praktik yang tidak sesuai ketentuan,” ujarnya. Lanjut Wali Kota, pemerintah juga akan mengambil langkah penertiban sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah juga akan memperhatikan hasil koordinasi dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh instansi terkait sebagai bahan perbaikan tata kelola kawasan cagar budaya.

Selain aspek pelestarian, lanjut walikota kota pemerintah juga akan mendorong agar pemanfaatan kawasan tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi yang sah sesuai ketentuan.

“Dengan demikian, kepentingan pelestarian warisan budaya dan pengembangan ekonomi masyarakat dapat berjalan secara seimbang,” katanya.

Lebih lanjut, Wali Kota juga merespon positif terhadap usulan pembentukan Badan Pengelola Cagar Budaya Kota Ternate. Menurut wali kota, pemerintah akan mengkaji kebutuhan dan bentuk kelembagaan yang paling tepat dengan memperhatikan ketentuan di bidang pelestarian cagar budaya, pengelolaan barang milik daerah, serta kewenangan instansi terkait.

Menurutnya, diperlukan kajian agar tata kelola kawasan memiliki dasar hukum dan pembagian tugas yang jelas. Selain itu, usulan peninjauan kembali kebijakan zonasi dan pemanfaatan kawasan Benteng Oranje akan ditindaklanjuti melalui evaluasi terhadap ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil kajian teknis serta rekomendasi instansi yang memiliki kewenangan di bidang pelestarian cagar budaya.

“Koordinasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan dan Tim Ahli Cagar Budaya akan terus diperkuat agar setiap kebijakan penataan tetap mengutamakan perlindungan dan pelestarian kawasan,” pungkasnya. (wat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Teras Berita