TERNATE – Dewan pengupahan telah menyepakati upah minimum provinsi (UMP) Maluku Utara (Malut) tahun 2027 naik 4 persen atau sebesar Rp 140.410 menjadi Rp 3.650.650 dari UMP 2026 sebesar Rp 3.510.240.
Sementara itu, upah minimum sektoral juga mengalami kenaikan dari Rp 3.721.423 menjadi Rp 3.869.908 atau bertambah sekitar Rp148 ribu.
Rapat penetapan penyesuaian UMP yang berlangsung di ruang kie raha 4, Muara Hotel Sabtu (14/11/2026) itu didasarkan pertimbangan kondisi saat ini.
Dewan pengupahan yang membicarakan itu terdiri dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Maluku Utara, pemerintah provinsi,
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan dua perwakilan serikat buruh yakni Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) serta dari kalangan akademisi.
Ketua APINDO Maluku Utara Gajali Abd. Mutalib kepada wartawan mengatakan, UMP 2027 berlaku secara hukum untuk karyawan baru dengan masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan.
“Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah batas bawah upah bulanan yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun,” jelasnya.
Dia mengatakan, jika kabupaten kota yang sudah menetapkan upah minimum kabupaten kota (UMK) maka perusahaan wajib membayar pekerjanya sekurang-kurangnya sebesar UMK.
“Jika kabupaten kota belum menetapkan UMK, perusahaan menggunakan UMP sebagai acuan utama membayar upah pekerja,” tandasnya. Lanjutnya, formula penghitungan, dewan pengupahan mempertimbangkan beberapa variabel, diantaranya laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Dia menjelaskan, prinsipnya kenaikan UMP itu mempertimbangkan antara menjaga daya beli pekerja dan kemampuan finansial perusahaan.
“Prinsip jalan tengah ini menjadi fokus utama dalam penyusunan kebijakan pengupahan agar roda bisnis tetap berputar tanpa memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sementara kebutuhan dasar pekerja tetap terpenuh,” jelasnya.
Hasil pembahasan dewan pengupahan ini, kata Gajali, akan disampaikan ke gubernur untuk ditetapkan dengan keputusan. “Kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama, gubernur sudah mengeluarkan SK tentang UMP 2027,” harap Gajali.
Selain itu, dia juga menyoroti sejumlah daerah di Maluku Utara belum terbentuknya dewan pengupahan. “Di Maluku Utara ini, kalau tidak salah baru Ternate dan Halmahera Tengah yang sudah ada dewan pengupahan. Selain itu belum ada, padahalkan daerah seperti Halmahera Selatan itu sudah layak. Dengan begitu, mereka bisa atur UMK. Kalau tidak, UMP menjadi acuan membayar upah karyawan,” katanya. (wat)










