TERNATE – Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kota Ternate dan badan anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate menggelar rapat finalisasi rancangan perubahan APBD 2026.
Rapat yang berlangsung di Kantor BPKAD Kota Ternate, Senin (28/9/2029) itu dipimpin ketua Banggar Rusdi A. IM didampingi Amin Subuh, Jamian Kolengsusu dan ketua TAPD Rizal Marasaoly.
Rizal Marasaoly saat ditemui wartawan usai rapat mengatakan, banggar DPRD Kota Ternate mempertanyakan sejumlah masalah yang berkaitan dengan pendapatan, mulai dari dana bagi hasil (DBH), retribusi, hingga belanja tunjangan tambahan penghasilan (TPP) ASN Kota Ternate.
Terkait dengan DBH, Rizal menyatakan, Pemerintah Kota Ternate masih menanti kepastian pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) yang nilainya mencapai sekitar Rp110 miliar. Dana tersebut diharapkan dapat menopang pelaksanaan program kegiatan hingga akhir tahun 2026.
“Banggar mempertanyakan kapan DBH provinsi senilai kurang lebih Rp110 miliar akan dibayarkan. Terkait hal ini, kami masih menunggu informasi resmi dari Pemerintah Provinsi,” ungkap Rizal.
Menurutnya, di tengah keterbatasan keuangan daerah, diharapkan Pemprov Malut dapat membayar hak-hak daerah. Meskipun pembayaran tidak harus sekaligus, sebagian pencairan sudah sangat membantu pemenuhan kebutuhan sisa tahun anggaran.
“Paling tidak sebagian dari Rp110 miliar dapat direalisasikan, itu sudah sangat bermanfaat untuk mendukung program-program kegiatan hingga akhir tahun 2026 ini,” ujarnya.
Dia mengatakan, dalam APBD Perubahan 2026, tidak ada penambahan maupun pengurangan anggaran secara keseluruhan. Penyesuaian dilakukan melalui pergeseran antar komponen belanja dan pendapatan dengan prioritas pada pemenuhan belanja minimum setiap OPD.
Belanja minimum yang diutamakan kata Rizal meliputi gaji pegawai, biaya listrik, BBM, upah petugas kebersihan dan pengangkut sampah di DLH, serta kebutuhan pelayanan kesehatan. Tambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TTP) juga dipastikan masuk dalam komponen belanja pegawai, setelah dikonfirmasi dengan Kepala BPKAD Kota Ternate, Amirudin Abd. Hamid.
Selain itu, pendapatan juga menjadi sorotan. Dia mengatakan, Pemkot berupaya meningkatkan pendapatan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Salah satunya penerimaan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang turun drastis dibandingkan masa IMB, dari sekitar Rp 3 miliar menjadi sekitar Rp1 miliar lebih.
“Tentu kita melakukan evaluasi faktor penurunan ini, salah satunya terkait alur perizinan yang lebih panjang. OPD teknis mencari solusi agar penerbitan PBG tetap berjalan sesuai aturan, namun pemohon tetap dapat melaksanakan kewajiban pembayaran,” tegas Rizal.
Sektor parkir juga dinilai berpotensi besar namun belum dimanfaatkan sepenuhnya. BP2RD beserta OPD terkait juga bekerja lebih kreatif, inovatif, dan memperkuat pengawasan langsung di lapangan.
Terkait piutang retribusi yang belum tertagih, khususnya di Disperindag yang nilainya mencapai sekitar Rp 9 miliar. Rizal menegaskan belum tertagih, bukan berarti tidak ditagih.
Dia mengatakan, piutang tersebut merupakan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk mempermudah penanganan, akan dikelompokkan berdasarkan objek penagihan.
Lanjut Rizal, Pemkot juga telah meminta pendampingan Pengacara Negara melalui Kejari Ternate bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Namun Datun meminta data piutang diperbarui terlebih dahulu sebelum proses penagihan dilanjutkan.
“Pemutakhiran data dan penagihan langsung ke lapangan harus berjalan beriringan,” pungkas Rizal. (wat)
