TERNATE — DPRD Kota Ternate menggelar sidang paripurna penyampaian nota keuangan dan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2026 pada Kamis (25/9/2026) sore.
Sidang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Ternate Rusdi A. IM, didampingi Wakil Ketua I Amin Subuh dan Wakil Ketua II Jamian Kolengsusu, serta dihadiri Wakil Walikota Ternate Nasri Abubakar.
Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Nasri Abubakar menegaskan arah kebijakan perubahan APBD: menjaga kemampuan fiskal daerah sekaligus memastikan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam rancangan perubahan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp 988,83 miliar, naik Rp 26,99 miliar atau 2,81 persen dibandingkan APBD induk. Rinciannya:
– Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 159,69 miliar
– Pendapatan transfer: Rp 820,70 miliar
– Lain-lain pendapatan daerah yang sah: Rp 8,43 miliar
Nasri mengakui struktur pendapatan masih bergantung pada dana transfer. Karena itu, pemerintah daerah akan memperkuat PAD melalui optimalisasi sumber pendapatan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data, peningkatan kualitas pelayanan, serta pemanfaatan sistem informasi.
“Pengelolaan pendapatan harus semakin efektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, sehingga secara bertahap dapat memperkuat kemandirian fiskal Kota Ternate,” ujar Nasri.
Sementara itu, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 987,51 miliar, terdiri atas belanja operasional, modal dan tidak terduga.
– Belanja operasional: Rp 929,25 miliar
– Belanja modal: Rp 51,05 miliar
– Belanja tidak terduga: Rp 7,19 miliar
Keterbatasan ruang fiskal membuat pemerintah lebih selektif menentukan program dan kegiatan. Anggaran diarahkan pada program yang memiliki hasil terukur dan manfaat langsung bagi masyarakat.
“APBD tidak semata-mata berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi harus melihat hasil, manfaat, dan dampaknya bagi masyarakat,” tegasnya.
Pada sisi pembiayaan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2025 berdasarkan hasil audit sebesar Rp 1,68 miliar diperhitungkan sebagai penerimaan pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 3 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal Pemerintah Kota Ternate pada Bank BPRS.
Perubahan APBD 2026 juga tetap mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate 2025–2029 yang kini memasuki tahun kedua.
Nasri berharap pembahasan bersama DPRD menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, responsif terhadap kebutuhan warga, serta memperkuat kualitas pelayanan publik.
“Setiap rupiah anggaran harus memberikan nilai manfaat bagi masyarakat dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kota Ternate,” pungkasnya. (wat)
