TERNATE – Walikota Ternate M. Tauhid Soleman, Senin (9/11/2026) secara resmi menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Ternate tahun 2027 dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan ke-I Tahun Sidang 2026 DPRD Kota Ternate.
Rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Ternate Rusdi A. Im itu menjadi langkah penting dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Penyampaian RAPBD 2027 bukan sekadar tahapan formal penganggaran daerah, melainkan juga mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Ternate dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi dan kemitraan kelembagaan antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
RAPBD 2027 merupakan kelanjutan proses perencanaan yang telah berjalan terstruktur, dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ternate Tahun 2027, yang kemudian menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Penyusunannya juga memperhatikan pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026, serta mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RPJMD Kota Ternate Tahun 2025–2029 dan RKPD Kota Ternate Tahun 2027.
Dalam RAPBD 2027, pemerintah kota ternate memproyeksikan Pertumbuhan ekonomi Kota Ternate pada tahun 2027 berada pada kisaran 6,60 persen hingga 8,87 persen.
Posisi strategis Kota Ternate sebagai pusat perdagangan dan jasa serta simpul konektivitas wilayah diharapkan terus diperkuat melalui pengembangan sektor perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, dan konektivitas antar wilayah.
“Pengendalian inflasi juga tetap menjadi prioritas utama melalui perkuatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID),” kata Tauhid.
Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kota Ternate, Tauhid mengungkapkan, kebijakan fiskal diarahkan pada optimalisasi pendapatan, peningkatan kualitas belanja, penguatan kesehatan keuangan daerah, serta pemanfaatan sumber daya fiskal secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Di tengah keterbatasan fiskal, kebijakan penganggaran tetap mengutamakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, belanja wajib dan mengikat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta program prioritas daerah.
“Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah juga akan terus diperkuat melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan serta perbaikan tata kelola pemungutan,” ujarnya.
Lanjut Tauhid, Pemerintah Kota Ternate juga melakukan penyesuaian terhadap target pendapatan transfer menyusul adanya perkembangan kebijakan fiskal Pemerintah Pusat terkait alokasi Transfer ke Daerah (TKD), sebagaimana disampaikan melalui Surat Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Nomor S-95/PK/2026 tanggal 29 September 2026.
“Penyesuaian ini dilakukan dengan tetap memperhatikan pemenuhan pelayanan dasar, belanja wajib dan mengikat, serta keberlanjutan program prioritas pembangunan daerah,” jelasnya.
Terkait dengan anggaran, Tauhid menjelaskan secara keseluruhan, Pendapatan Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2027 dirancang sebesar Rp 1,064 triliun lebih (Rp1.064.857.085.651), yang terdiri dari tiga komponen yakni pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Untuk PAD, pemeriksaan kota ternate merancang sebesar Rp 167,8 miliar lebih (Rp167.819.000.000). “Pemeriksaan akan terus perkuat melalui peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, penguatan basis data, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, serta pengembangan potensi pendapatan daerah yang belum tergarap secara optimal,”.katanya.
Sementara, pendapatan transfer tahun 2027 sebesar Rp 888,75 miliar lebih (Rp888.756.365.151). “Pendapatan transfer masih menjadi komponen terbesar dan dikelola secara cermat dan akuntabel sesuai kebijakan Pemerintah Pusat. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 8.281.720.500 dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Sementara itu, total Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp 1,06 triliun lebih (Rp1.061.857.085.651), dengan rincian; Belanja Operasi: Rp 962.342.110.670, Belanja Modal Rp79.514.974.981 dan Belanja Tidak Terduga Rp20.000.000.000
Dari sisi pembiayaan, Pemerintah Kota Ternate merencanakan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 3 miliar yang dialokasikan untuk penyertaan modal pada PT BPRS Kota Ternate.
Dengan demikian, RAPBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2027 mencatatkan surplus sebesar Rp3.000.000.000 yang digunakan untuk menutup pengeluaran pembiayaan tersebut.
Wakil dia periode ini mengatakan, pemerintah Kota Ternate berkomitmen mengelola anggaran berbasis kinerja dengan pendekatan money follows program, sehingga setiap alokasi anggaran memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran, keluaran, hasil, dan manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Lanjutnya, penyusunan dan pembahasan APBD disadari sebagai tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
“Berbagai masukan dari anggota dewan diharapkan dapat menyempurnakan rancangan anggaran ini, sehingga menghasilkan APBD tahun anggaran 2027 yang kredibel, realistis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kota Ternate,”.pungkasnya. (wat)
