TERNATE – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ternate angkat bicara terkait status tanah yang menjadi polemik antara warga di RT02/RW01 Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara dan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Ahmad Yani Ternate.
Kepada habartimur.com, Penata Ahli Pratama BPN Ternate, Haikal didampingi ibu Maria Yozantika mengatakan, pihaknya hanya melaksanakan tugasnya pemasangan patok batas tanah tersebut sesuai sertifikat.
“Ketika pengukuran ulang lahan di RT02/RW 01 Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara memang sempat ditolak oleh warga. Namun pemasangan patok itu sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai (SHP) bukan milik,” ujar dia. Selasa (15/9/2026).
Lanjutnya, pengukuran yang dilakukan itu bertujuan mengetahui batas 4 bidang tanah telah diklaim karena merupakan SHP TKBM. Menurutnya, pemakaian lahan berhak ini adalah mereka yang namanya tercantum di sertifikat.
Dikatakan, kalau ahli waris mengantongi sertifikat hak atas tanah tersebut bisa disampaikan ke BPN Ternate supaya pihaknya turun mengecek lokasi mencocokkan. Tanah yang diklaim TKBM statusnya tanah negara.
Selain itu, dia juga mengakui bahwa lokasi tersebut pernah digugat di pengadilan, namun belum diterima lantaran belum memenuhi syarat formilnya, sehingga tidak masuk dalam pokok perkara.
“Status tanah itu tanah negara. Di atas tanah negara itu, ada hak pakai. Sampai saat ini status lahan tersebut masih hak pakai. Belum ada hak milik. Kalau masyarakat punya sertifikat disampaikan ke kami (BPN) nanti kita cocokkan,” pungkasnya. (wat).
