TERNATE – Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate, Amin Subuh meluruskan isu miring terhadap kegiatan reses.
Kepada awak media, Senin (15/9/2026), Amin mengaku tidak mempermasalahkan dokumentasi berupa foto yang tersebar di masyarakat bahwa kegiatan reses masa sidang I tahun 2026 dilaksanakan di kediamannya, di Kelurahan Toboko, Ternate Selatan.
Menurut Amin, reses yang berlangsung di kediamannya bukan dilaksanakan dengan sengaja, melainkan situasional. “Memang saat itu, kita sudah agendakan reses di pulau moti, tapi ternyata lurahnya ada kegiatan di Ternate, sehingga kita gelar di rumah saja dan ada pak lurahnya,” katanya.
Lanjut Amin, langkah tersebut tidak menyalahi aturan. “Dalam masa reses, waktu yang diberikan enam hari bagi anggota DPRD. Dalam satu kali masa reses yang enam hari, masing-masing orang punya kesempatan untuk melakukan reses satu kali pada satu titik,” ujarnya.
Namun, tidak menutup kemungkinan anggota DPRD menyepakati pelaksanaan kegiatan secara bersama di satu wilayah. Amin menjelaskan, penyerapan aspirasi masyarakat tidak hanya dilakukan melalui pertemuan formal.
DPRD juga dapat menggali data dari kelurahan, menelusuri usulan Musrenbang yang belum terealisasi. Selain itu, reses juga dapat dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan.
“Kita bisa ke kelurahan meminta data ke lurah. Kira-kira kegiatan-kegiatan apa yang belum jalan, setelah melewati tahapan-tahapan Musrenbang, kenapa usulan-usulan tadi kok mentok,” jelasnya.
“Tetapi kemarin itu kita mengambil inputan data dari lurah, melihat permasalahan atau hasil-hasil Musrenbang yang notabene memang suara dari masyarakat. Itu yang kita kembangkan,” katanya.
Amin juga membantah anggapan bahwa anggota DPRD tidak turun melihat kondisi masyarakat. Dia menyebut pihaknya telah meninjau sejumlah titik, termasuk kawasan pantai yang mengalami abrasi hingga Kelurahan Moti Kota.
“Kita turun lapangan, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kita sampai melihat langsung abrasi, talud rusak total di Kelurahan Moti Kota. Ada foto-foto, hanya saja ini tidak terekspos ke teman-teman wartawan,” ujarnya.
Menurut Amin, keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi turut mempengaruhi kecepatan pemerintah dalam merealisasikan aspirasi masyarakat.
“Tentu saja kalau pekerjaan itu membutuhkan keuangan yang mungkin agak besar dari instansi terkait, ya mungkin kita maklumi. Karena dengan kondisi efisiensi ini semua kan serba terbatas,” ujarnya.
Meski demikian, Amin menegaskan DPRD tidak berhenti pada tahap menerima aspirasi,.tetap dikawal ke pemerintah. “Setelah dari lurah itu bahan-bahan kita bawa di RDP. Ini permasalahan yang kita dapat dari kelurahan seperti ini sehingga kita minta perhatian pemerintah,” ujarnya.
Dia mengatakan, posisi DPRD berbeda dengan pemerintah. DPRD tidak memiliki kewenangan untuk langsung mengeksekusi seluruh pekerjaan pembangunan yang menjadi aspirasi masyarakat.
“DPR ini tidak seperti pemerintah, langsung eksekusi. Tapi apa yang disuarakan masyarakat, kita punya kewajiban untuk menyampaikan dan mengawal itu,” tegasnya.
“Yang pasti tidak ada kata membohongi masyarakat. Apa yang disuarakan, kita punya kewajiban untuk menyampaikan dan mengawal hingga terealisasi,” pungkasnya. (wat)
