TERNATE – Anggaran operasional kendaraan dinas di dinas perhubungan (dishub) Kota Ternate tahun 2025 bikin geleng kepala.
Kenapa tidak, selain anggaran pengoperasian speed boat ‘ternate andalan’ Rp 1,5 miliar yang dinilai tak wajar dan berpotensi disalahgunakan, ternyata masih ada anggaran transportasi kendaraan darat juga fantastis yakni Rp 900 juta (900.621.000).
Anggaran kendaraan darat ini dialokasikan dua tahap yakni tahap APBD induk 2025 sebesar Rp 819 juta (819.021.200) dan tahap APBD perubahan ditambah sebesar Rp 81 juta (81.600.000).
Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) menguraikan spesifikasi belanja bahan minyak (BBM) dan pelumas jenis dexlite sebanyak 39.240 liter dengan harga satuan Rp 24.400. Kemudian pelumas/olie kendaraan (15W-40) sebanyak 52 liter dengan harga satuan Rp 48.600.
Selain itu, ada juga pelumas/Olie kendaraan (hydrolik 30) sebanyak 98 liter dengan harga satuan Rp 75.200 dan pelumas/Olie kendaraan Xp 10 W/40 (12×1) sebanyak 106 liter dengan harga satuan Rp 81.400.
Akumulasi anggaran BBM dan pelumas kendaraan dinas baik untuk speed boat maupun kendaraan darat tahun 2025 di Dishub Ternate sebesar Rp 2,4 miliar (2.416.815.040).
Kabid Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) Badko HMI Maluku Utara, Supriadi R. Hambali.sebelumnya menyoroti anggaran belanja BBM dan pelumas untuk speed boat milik pemerintah kota (Pemkot) Ternate yang telah rusak sejak tahun 2024, tetapi disiapkan anggarannya di tahun 2025 sebesar Rp 1,5 miliar.
“Jika armadanya rusak di tahun 2024, mengapa anggaran BBM masih dimasukkan dalam APBD Induk maupun Perubahan 2025? Ini perencanaan yang tidak matang, bahkan berpotensi fiktif atau sengaja dibiarkan bocor,” ujarnya.
Dia bahkan menyebut nilai anggaran sebesar Rp1,5 miliar setara dengan pengadaan satu unit speedboat baru, sehingga penggunaannya untuk operasional terbatas dinilai tidak masuk akal.
“Di tengah keterbatasan anggaran untuk kepentingan publik dan mahasiswa, pemerintah justru mempertontonkan gaya pengelolaan anggaran yang boros. Uang sebesar itu seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan fasilitas dasar di wilayah terluar,” tambahnya.
Dia mencium adanya indikasi ketidakwajaran harga atau mark-up dalam penggunaan anggaran tersebut. Dia mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit investigatif terhadap belanja operasional Dishub Kota Ternate.
“Kami mendesak dilakukan audit menyeluruh. Transparansi anggaran tidak cukup hanya melalui klarifikasi di media, tetapi harus dibuktikan dengan pertanggungjawaban hukum atas setiap rupiah uang rakyat,” pungkas Supriadi. (wat)
