SANANA – Pemerintah daerah kabupaten kepulauan Sula (Kepsul) telah menunjukan kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah.
Hal ini dapat dilihat dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) badan pemeriksa keuangan (BPK) perwakilan Maluku Utara atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2023. Dimana, Pemkab Kepsul kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Opini WTP yang diterima pemkab kepsul ini merupakan yang kelima sejak tahun 2019. Laporan hasil audit LKPD ini diterima langsung bupati Fifian Adeningsi Mus, didampingi wakil ketua DPRD Kepsul Ahkam Gajali dari BPK Malut di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Malut, Rabu, (29/5/ 2024).
“Alhamdulillah hasil Audit BPK terhadap LHP tahun 2023 di Kabupaten sula hasilnya baik, dan kita menerima WTP lagi,” kata Bupati sula Fifian Adeningsi Mus.
Bupati yang didampingi Wakil Ketua I DPRD Sula, Hi. Ahkam Gazali itu, menyatakan predikat WTP diraih pemda kepulauan sula sejak tahun 2019 hingga sekarang terhitung lima kali berturut turut.
Meski begitu, lanjut Fifian, ia berharap melalui pesan Ketua BPK Perwakilan Malut kepada pemerintah daerah beserta pimpinan OPD terkait kegiatan yang belum selesai agar secepatnya diselesaikan. “Penyerapan kurang maksimal, harus disesuai dengan terget pemerintah daerah,”harapya.
Terpisah, Wakil Ketua I DPRD Sula, H Ahkam Gajali berharap kepada pemerintah daerah dan OPD tetap bekerja keras dalam mengelola anggaran yang ada. “OPD harus lebih bekerja keras lagi dan maksimalkan mengelola anggaran agar semua kegiatan berjalan dengan baik,” ungkapnya. (att/)
