TERNATE – Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba secara resmi membuka musyawarah besar (Mubes) V Fagogoru, di duafa center, Jumat (6/10/2023) malam. Pembukaan mubes V fagogoru ini ditandai dengan pemukulan tifa oleh gubernur AGK, bersama wakil gubernur Al Yasin Ali, Bupati Halmare Tengah (Hallteng) Ikram Sangadji, Bupati Halmahera Timur (Haltim) Ubaid Yakub, Walikota Ternate Tauhid Soleman, Sultan Tidore Husain Syah, Sultan Ternate, dan tokoh fagogoru Edi Langkara (Elang).
Gubernur AGK dalam sambutannya mengaku bingung mau menyampaikan apa lagi. Sebab, semua isu dan dinamika sosial dan pemerintahan sudah disampaikan oleh pejabat dan tokoh fagogoru sebelumnya, mulai dari panitia pelaksana Ahlan Djumadil, tokoh fagogoru Elang, Penjabat Bupati Halteng Ikram Sangadji dan Bupati Haltim Ubaid Yakub.
Gubernur dua periode ini memilih menjawab berbagai persoalan yang disampaikan sebelumnya, mulai dari persoalan kontribusi fagogoru dalam pemekaran provinsi Maluku Utara, hingga distribusi pejabat yang menduduki pada jabatan tertentu. “Saya mau bicara apa lagi, semua sudah disampaikan. Tapi harus kita tau bahwa Maluku Utara itu provinsi yang tingkat keamanannya tertinggi, kemudian kebahagiaan tertinggi di Indonesia, serta pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia,” kata AGK.
Tetapi anehnya, kemiskinan di Halteng juga masih sangat tinggi, padahal ada perusahaan nickel di daerah tersebut. “Siapa yang salah? Ya salah mantan bupati (Edi Langkara),” ujarnya. Selain itu, AGK juga menyinggung penjabat (PJ) Bupati Halteng Ikram Sangadji yang tanpa melalui proses, tiba-tiba hadir untuk mengisi jabatan bupati sebagai penjabat menggantikan bupati Edi Langkara yang mengakhiri masa tugas. “Penjabat bupati ini dulu, bantu-bantu saya, angkat-angkat air dan saya tidak usulkan dirinya tapi sekarang jadi PJ bupati di Halteng, mungkin pahala banyak, maniso apa di sana (Halteng). Sekarang pejabat Sula banyak di Halteng,” tuturnya.
Dia juga menyinggung masalah nepotisme di wilayah Maluku Utara yang tak lagi terbendung. “”Di Halteng itu, saudara saya hanya satu orang, sekarang di kesra. Kemudian di Ternate, saya ada usul tetapi tidak dihitung (diakomodir), jadi sekarang nepotisme so tara bisa hitung,” jelasnya.
Kesempatan itu, dia meminta kepada semua pihak agar tidak menghitung berapa banyak kolega atau sanak saudara yang diakomodir atau tidak diakomodir menjadi pejabat pemerintahan. Semua pihak memiliki tanggung jawab untuk membangun maluku utara. “ Maluku Utara ini milik torang samua. Saya kira, negeri ini samua punya, jadi kelola bersama. Jadi kalau mau jadi bupati Halteng musti minta izin di Sultan Tidore. Harus bersatu kalau mu maju gubernur, kalau tidak jadi bupati saja susah nant orang lain jadi. Apalagi pak Edi ini, digolkar juga sudah tidak dipakai lagi,” ujarnya dengan nada canda. (wat)
