TERNATE – Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Ternate, Isnain P. Siradju saat ini tidak bisa berbuat banyak.
Saat Walikota Ternate Tauhid Soleman mempercayakannya menahkodai Dinas PUPR, menggantikan Risval Tri Budianto ternyata tidak bisa menandatangani sejumlah dokumen di PUPR.
Misalnya, dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas PUPR Kota Ternate, pengalihan sistem pengelolaan keuangan dari SIMDA ke SIPD dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang tertuang dalam RKA yang harus ditandatangani Kadis sebelumnya.
Ini karena seluruh dokumen perencanaan itu sebelumnya masih ditandatangani oleh Risval Tri Budiyanto.
Plt Kepala Dinas PUPR Kota Ternate, Isnain P. Siradju mengaku dokumen RKA yang diserahkan bagian keuangan masih tertera nama Risval Tri Budiyanto.
Olehnya itu, dirinya menolak untuk menandatangani dokumen tersebut, lantaran dikhawatirkan bermasalah di hari. Sebagai gantinya, Isnain mendelegasikan kewenangannya ke Sekretarisnya yang dinilai mengetahui persis segala macam urusan terkait pelaksanaan kegiatan.
“Jadi status saya juga hanya Plt. Saya tidak mau menandatangani setiap dokumen, jangan sampai di kemudian hari terjadi apa-apa, justru saya yang diminta pertanggung jawaban,” ujarnya.
Meski demikian, dia mengakui ada beberapa dokumen terkait pelaksanaan kegiatan yang diarahkan untuk ditanda tangani oleh Riosval Tri Budiyanto, yang saat ini berstatus sebagai staf di PUPR.
“Jadi soal ini juga sudah saya sampaikan ke pak Wali Kota, mengingat status saya hanya Plt. Saya minta ada pendelegasian ke sekretaris sekalipun saya selaku kuasa pengguna anggaran(KPA),” jelasnya. (red)
