SOFIFI-Tim panitia seleksi (pansel) calon pejabat pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut mulai bekerja, Sabtu (24/10/2020) pekan kemarin.
Ada tiga SKPD di lingkup Pemprov Malut yang saat ini dilelang, yakni Dinas Ketahanan Pangan, Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM) dan dinas Kominfo.
Tercatat, ada 18 pelamar untuk tiga SKPD tersebut, dengan rincian Dinas Ketahanan Pangan 7 pelamar, Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM) 4 pelamar dan Dinas Kominfo 7 pelamar.
“Assesmnet sudah dimulai Sabtu (24/10) kemarin),” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Malut Idrus Assagaf kemarin.
Selain itu, lanjut Idrus Pemprov setelah pembentukan pejabat definitif di tiga SKPD ini, akan ada lelang jabatan lanjutan di beberapa SKPD yaitu dinas Pariwisata, Lingkungan Hidup, Disperindag, Kepala biro Humas dan protokoler, serta beberapa lembaga baru yang akan dibentuk yaitu Badan Perbatasan, Biro Administrasi dan Dinas Pendapatan.
Untuk itu, dia berharap agar KASN dapat menyetujui semua usulan jabatan yang bakal dilelang. “Kita berharap agar semuanya selesai, namun belum tentu semua disetujui,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur Abdul Gani Kasuba melantik lima pejabat eselon II di lingkup Pemprov Malut berdasarkan SK gubernur nomor :821.2.22/Kep/167/X/2020, dan SK nomor SK gubernur nomor : 821.2.22/Kep/168/X/2020.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan lima pejabat dipimpin langsung Sekretaris Daerah Provinsi Malut Samsuddin A Kadir di Kediaman gubernur Kelurahan Kalumpang Kota Ternate Tengah pukul 20.00 WIT pada Jumat (23/10) malam.
Pelantikan pejabat eselon II yang dilantik yaitu Bambang Hermawan, yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), digeser ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP).
Kepala BPKAD diisi oleh Ahmad Purbaya yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Inspektorat Malut. Sementara, Nirwan MT Ali yang sebelumnya menjabat kepala DPMTSP dilantik menjadi kepala Inspektorat.
Selain itu, Muliadi Tutupoho yang sebelumnya menjabat Kepala Biro (Karo) Protokol Kerjasama dan Komunikasi Publik (PKKP) Setdaprov Malut digeser ke dinas Perpustakaan dan Kearsipan daerah, dan Muhammad Hi Ismail tak lain ipar sungguh Gubernur Malut yang sebelumnya menjabat asisten gubernur bidang administrasi umum Setdaprov Malut dilantik menjadi Kepala Dinas Sosial Malut.
Pelantikan Muhammad Hi. Ismail ini setelah mendapat klarifikasi dari KASN bahwa Pemprov menempatkan yang bersangkutan ke asistennya keliru karena hukuman disiplinnya sudah dicabut sehingga dikembalikan ke jabatan sebelumnya sebagai kepala dinas Sosial.
Disinggung terkait jabatan Karo Protokol Kerjasama komunikasi publik Setda Malut yang sementara kosong, Idrus mengatakan, akan ditunjuk pelaksanaan tugas (Plt) di salah satu pejabat dibawahnya yang ada di Biro Humas yang memenuhi syarat.
Namun, jika tidak ada maka harus diambil dari luar biro humas untuk dilantik di salah satu kepala bagian (Kabag) eselon III sekaligus di SK-kan sebagai Plt Kepala Biro.
”Nanti Plt itu satu tingkat dibawah kepala biro, jika di Humas tidak ada orang yang memenuhi maka kita akan tukar dari luar dilantik dieselon III untuk masuk sekaligus di SK kan jadi Plt untuk mengisi kekosongan dan satu orang tarik keluar,” pungkasnya. (wat)
