TERNATE – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara, Ansar Djainahu, S.Sos., menghadiri rapat sekaligus menjadi Narasumber pada Rapat Komite Intelijen Daerah (KOMINDA) Provinsi Maluku Utara (Malut).
Kegiatan yang digelar di Hotel Ayu Lestari, Kelurahan Bastiong, Kota Ternate pada Jum’at (24/7/2026) tersebut mengangkat tema “Akselerasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Program Ketahanan Pangan, Serta Antisipasi Potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) Terhadap Penanganan Stunting di Provinsi Maluku Utara”.
Dalam rapat dan diskusi tersebut menghadirkan tiga instansi sebagai narasumber, yakni Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara, serta Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara.
Ketua KOMINDA Malut Brigjen TNI R. Moch. Iskandarmanto, saat membuka rapat menyoroti progres pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Maluku Utara yang dinilai masih tertinggal dibandingkan provinsi lain di Indonesia.
“Progres pembangunan KDKMP di Maluku Utara ini sangat tertinggal jika dibandingkan dengan provinsi lain,” ungkap Iskandarmanto.
Dia menegaskan, program prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait KDKMP memiliki tantangan yang luar biasa sehingga perlu dimitigasi sejak awal. Dia juga mengingatkan agar penyampaian aspirasi masyarakat dilakukan secara konstruktif.
“Sudah ada instruksi langsung dari Presiden. Jangan lagi ada aksi bakar ban di ruas jalan, karena dampaknya luar biasa. Jika sampai terjadi, akan diketahui sampai ke luar negeri melalui media sosial dan bangsa kita akan dipandang rendah oleh bangsa lain,” tegasnya.
Kesempatan itu, Plt Kepala Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Maluku Utara, Ansar Djainahu, memaparkan perkembangan percepatan penurunan stunting di Provinsi Maluku Utara.
Paparan meliputi capaian pelaksanaan program, jumlah Keluarga Berisiko Stunting (KRS), sebaran wilayah dengan angka stunting tertinggi, serta persentase prevalensi stunting terkini.
Ansar juga memperkenalkan lima program prioritas Kemendukbangga/BKKBN dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
“Kami memiliki program unggulan untuk mencegah dan menurunkan angka stunting di Provinsi Maluku Utara, yaitu Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), SIDAYA, Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), GATI, dan SUPER APP,” jelas Ansar.
Sementara itu, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara memaparkan capaian pembentukan dan legalisasi Koperasi Merah Putih, kesiapan operasional dan Sumber Daya Manusia (SDM), mekanisme pembinaan dan pendampingan, serta potensi kerawanan dan tata kelola koperasi.
Adapun Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara menjelaskan kondisi ketahanan pangan daerah, yang meliputi produksi dan ketersediaan pangan strategis, distribusi sarana produksi pertanian, dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian, serta potensi kerawanan yang dapat memengaruhi stabilitas pasokan dan harga pangan.
Turut hadir dalam rapat tersebut antara lain Kepala Kesbangpol Maluku Utara, Dir Intel Polda Maluku Utara, Kasi Intel Korem 152/Baabullah, As Intel Kejati Maluku Utara, Pasi Intel Lanal Ternate, Kabid Penegakan Hukum Kanwil Ditjen Imigrasi Maluku Utara, Dantim BAIS Maluku Utara, Kasi Intel Lanud Leo Wattimena Morotai, Kasi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Ternate, dan Kabid Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Maluku Utara.
Di akhir rapat, Ketua KOMINDA Brigjen TNI R. Moch. Iskandarmanto, SE.,MM menyimpulkan masih terdapat ego sektoral dan lemahnya koordinasi antar instansi.
Padahal kata Iskandarmanto, seluruh program yang dipaparkan oleh para narasumber memiliki keterkaitan yang erat dan saling mendukung dalam rangka menyukseskan program prioritas nasional di Provinsi Maluku Utara. (wat)
