TERNATE – Meskipun UMP Provinsi Maluku Utara tahun 2027 telah diputuskan naik 4 persen dari tahun 2026 oleh dewan pengupahan, namun Serikat Pekerja Nasional (SPN) Maluku Utara (Malut) meminta Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Malut agar kedepan dapat menyajikan data pertumbuhan ekonomi dari seluruh sektor usaha sebagai dasar pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Serikat pekerja ini menilai, penetapan kenaikan UMP sebesar 4 persen perlu disertai keterbukaan data yang mencerminkan kondisi berbagai sektor ekonomi di Malut, sehingga penetapan UMP dapat menjadi bahan evaluasi ke depannya.
“Saya tidak membantah pernyataan mereka (APINDO). Tapi kenapa kenaikan 4 persen UMP 2027? Sebenarnya kami dari serikat menginginkan asosiasi APINDO mampu menyajikan data di beberapa sektor di Maluku Utara. Jangan hanya melihat sektor pertambangan. Ini jadi catatan ke depan, harus ada penyediaan data,” ujar Ketua SPN Malut, Yusran Pauwah, Senin (16/11/2026).
Menurut Yusran, pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya ditopang sektor pertambangan, tetapi sektor pertanian, perikanan, pariwisata, perhotelan, dan jasa juga perlu diperhitungkan dalam menentukan besaran kenaikan upah.
Lanjutnya, penggunaan data pertumbuhan ekonomi Kota Ternate dan Halmahera Tengah dinilai belum cukup untuk menggambarkan kondisi ekonomi di seluruh kabupaten dan kota di Malut.
“Kalau berbicara indikator pertumbuhan ekonomi, itu diukur dari semua sektor. Ada pertanian, pariwisata, nelayan, dan sektor lainnya. Jadi, seluruh data harus disampaikan agar kita bisa menentukan indikator yang tepat,” tegasnya.
Anggota DPRD Provinsi Malut ini juga menyebut kondisi ekonomi di wilayah pertambangan tidak bisa disamaratakan. Dia mencontohkan, di Halmahera Selatan dan Halmahera Timur memiliki aktivitas pertambangan dengan karakteristik ekonomi yang perlu diperhitungkan. Begitu pula daerah yang perekonomiannya lebih banyak ditopang sektor non pertambangan.
Kenaikan UMP Maluku Utara 2027 sudah selesai, namun bukan berarti serikat pekerja tidak memiliki catatan terhadap proses dan indikator yang digunakan dalam penetapannya.
“Kami hanya memberikan catatan kepada APINDO agar menyampaikan data dari semua sektor saat pembahasan di dewan pengupahan. UMP ini berbicara tentang seluruh sektor, bukan hanya pertambangan,” ujarnya.
Selain persoalan data, Yusran juga menyoroti belum meratanya pembentukan Dewan Pengupahan di tingkat kabupaten dan kota. Menurut dia, keberadaan lembaga tersebut penting agar penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi dan biaya hidup di masing-masing daerah.
Selama Dewan Pengupahan belum terbentuk di kabupaten dan kota, acuan pengupahan masih bertumpu pada UMP provinsi. Kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab perbedaan kebutuhan hidup pekerja di setiap daerah.
“Ini menjadi catatan bagi serikat pekerja, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Dewan Pengupahan jangan hanya terbentuk di tingkat provinsi, tetapi juga harus ada di kabupaten dan kota,” pungkasnya. (wat)










