SANANA – Kepala dinas (Kadis) pemberdayaan masyarakat desa (PMD) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Rahmat Hidayat Sillia menegaskan, dirinya bekerja sesuai dengan regulasi. “Saya bekerja sesuai dengan regulasi,” kata Rahmat Hidayat Sillia kepada habartimur.com, Selasa (28/7/2026).
Penegasan Kepala DPMD Kepsul Rahmat Hidayat Sillia ini sekaligus menepis adanya informasi liar dan tidak benar yang beredar di media sosial (medsos) bahwa pihaknya melakukan pungutan liar (pungli) dana desa.
“Informasi yang disampaikan salah satu akun anonim di facebook di grup “Dad Hia Ted Sua” itu hoaks karena sumber yang memberikan informasi itu tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Sebenarnya, saya tidak mau menanggapi, karena informasi yang disampaikan itu dari akun anonim dan tidak benar sehingga saya memilih diam, tetapi berhubungan dengan citra lembaga pemerintah maka penting untuk diluruskan,” tegas Rahmat.
“Dana desa tidak pernah ada pemotongan, setiap kepengurusan keuangan desa sering terlambat itu bukan dinas PMD yang memperlambat tetapi kita bekerja sesuai regulasi,” ucapnya.
Rahmat menegaskan, jika ada staf yang melakukan pungli dana desa di luar ketentuan makanya dirinya akan mengambil langkah tegas, karena ini menyangkut dengan institusi pemerintahan. “Tugas kita adalah menjaga kinerja pemerintah daerah,” pintanya.
Terpisah Kaur Keuangan Desa Fuata Sarmin Safiudin mengatakan, pelayanan keuangan desa di Dinas PMD hingga saat ini tidak ada masalah. “Setiap kami membutuhkan pelayanan di luar jam kantor Dinas PMD tetap melayani seperti rekomendasi,”terangnya.
Safiudin menambahkan, masalah dugaan pungli yang beredar saat ini dirinya menegaskan, sejak dirinya menjabat Kaur Keuangan Desa sejak 2023 tidak pernah ada pungli yang dilakukan Dinas PMD. “Isu pungli itu tidak benar,” pungkasnya. (at/wat)
