TERNATE – Warga Desa Wailab, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, memprotes keras dan tuduhan serius terhadap tindakan perusahaan PT Sampoerna yang beroperasi di wilayah Pulau Mangoli.
Perusahaan ini dituding telah melakukan penguasaan lahan secara paksa, merusak harta benda warga, hingga mengintimidasi masyarakat terang-terangan yang didukung oknum pemerintah daerah.
Salah satu petani yang menjadi korban, Diman Fataruba, menceritakan dengan penuh kemarahan bahwa pihak perusahaan bertindak sewenang-wenang seolah tidak ada hukum yang berlaku.
Tanah dan kebun yang telah dikelola keluarganya selama puluhan tahun, digusur habis tanpa peringatan, tanpa musyawarah, dan tanpa sepeser pun ganti rugi.
“PT Sampoerna bertindak seolah tuan mutlak di tanah kami. Mereka merusak dan menebas habis tanaman cokelat dan kelapa kami secara paksa. Hak kami atas tanah ini dirampas paksa, seolah kami dan leluhur kami tidak pernah hidup dan berusaha di sini. Pemerintah yang seharusnya melindungi rakyat, justru membiarkan, bahkan mendukung perampasan ini,” tegas Diman.
Kondisi semakin memanas ketika digelar pertemuan beberapa hari lalu yang seharusnya menjadi ruang dialog, alih-alih duduk bersama mencari solusi adil, warga justru dihadapkan pada tekanan dan ancaman langsung.
Pihak perusahaan didampingi pemerintah dari dinas kehutanan (Dishut) Kepsul Junaidi Ode Ali, Kuasa Hukum Perusahaan Kuswandi Buamona SH, dan Humas Perusahaan H. Halik, justru menutup semua ruang bagi warga untuk memperjuangkan haknya.
“Di hadapan kami, mereka berani mengancam: ‘Kalian tidak perlu capek-capek memakai kuasa hukum, biar kalian mendatangkan profesor sekalipun, masalah ini tidak akan pernah menang. Kalau nekat membawa kasus ini sampai ke Jakarta, kalian hanya akan membuang-buang uang dan tenaga saja.’ Ini bukan bicara penyelesaian, ini upaya membungkam kami dengan rasa takut,” ungkap Diman menceritakan intimidasi yang dialaminya.
Dia mengatakan, dalam pertemuan itu pihak perusahaan mengaku bekerja sesuai Surat Keputusan (SK) Kementerian Kehutanan bahwa warga kini sudah tidak memiliki hak atas tanah tersebut. Warga hanya diizinkan mengambil sisa hasil yang ada, namun dilarang keras menanam kembali.
“Pihak perusahaan bilang, jangan lagi ceritakan kapan orang tua kami membuka kebun, itu semua tidak ada gunanya. Mau mengadu ke mana pun. Kalian hanya akan merugi,” tambahnya menirukan nada bicara pihak perusahaan.
Padahal kata dia, fakta sejarah dan bukti kepemilikan sangat jelas dan kuat. Lahan sengketa yang terletak di wilayah Binono, Desa Modapia, Kecamatan Mangoli Utara, telah dibuka dan dikelola oleh keluarga almarhum Bapak Hairul Saleh Fataruba beserta istrinya Adinona Tabona sejak tahun 1982.
Saksi-saksi hidup yang turut serta membuka lahan tersebut masih ada hingga kini, yaitu Bapak Dul Tidore (sekitar 80 tahun), Bapak Rajab Syiko (sekitar 70 tahun), dan Ama Syiko (sekitar 65 tahun), serta almarhum Sibakir Umamit.
Sementara, PT Sampoerna yang mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) baru masuk ke wilayah Binono pada tahun 1992 atau sepuluh tahun setelah kebun warga sudah berdiri kokoh dan berproduksi. Bahkan pada awal masuknya perusahaan, lahan tersebut tercatat berada di luar kawasan hutan produksi.
Namun anehnya, pihak perusahaan beralasan warga tidak memiliki sertifikat tanah. Padahal, pemerintah daerah tidak pernah sekalipun mensosialisasikan program prona maupun memberikan kesempatan bagi warga untuk mengurus sertifikat tanah bagi wilayah Desa Modapia dan sekitarnya. Warga malah disalahkan karena tidak memiliki dokumen.
“Kami sangat prihatin sekaligus marah. Tindakan PT Sampoerna beserta pihak yang mendukungnya sama sekali tidak mempedulikan hak hidup rakyat, apalagi masa depan generasi muda di Pulau Mangoli. Sejak keberadaan HTI ini, kerusakan lingkungan dan kerugian yang kami derita sudah sangat banyak. Dulu kami tanyakan dampak kerusakan itu, mereka jawab dampak baru akan terlihat setelah selesai beroperasi. Kini selesai pun, kerugian kami tidak dipedulikan,” tandas Diman dengan emosi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan penjelasan maupun tanggapan resmi dari pihak manajemen PT Sampoerna maupun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula terkait pelanggaran, penguasaan lahan paksa, dan tindakan intimidasi terhadap masyarakat Desa Wailab ini. (wat)
