TERNATE – PT. Sumber Graha Maluku akhirnya angkat bicara terkait dengan tudingan masyarakat Desa Wailab Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) bahwa lahan mereka di kawasan Binono yang diambil paksa dan dirusak tanpa adanya rugi oleh pihak perusahaan.
Melalui pres rilis klarifikasi yang diterima redaksi media habartimur com, Rabu (15/7/2026) malam, kuasa hukum perusahaan PT. Sampoerna Kuswandi Buamona mengklarifikasi beberapa hal terkait dengan permasalahan tersebut.
Pertama terkait dengan legalitas operasional wilayah kerja perusahaan. Dia menegaskan bahwa seluruh aktivitas operasional yang dijalankan oleh perusahaan di wilayah Pulau Mangoli, termasuk kawasan Binono, adalah sah secara hukum dan berdiri di atas izin resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kehutanan/Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Perusahaan kata Kuswandi bergerak dan mengelola areal Hutan Tanaman Industri (HTI) berdasarkan Surat Keputusan (SK) konsesi yang valid, sehingga tuduhan mengenai “penguasaan lahan secara paksa” atau “tindakan sewenang-wenang seolah tidak ada hukum” adalah tidak benar dan keliru. “Perusahaan justru tunduk dan patuh pada regulasi hukum serta tata ruang kehutanan yang ditetapkan negara,” kata Kuswandi.
Kemudian, dia juga meluruskan disinformasi terkait dialog dengan warga. Terkait dengan pelaksanaan dialog yang dihadiri oleh perwakilan Dinas Kehutanan Kepulauan Sula, Kuasa Hukum, dan Humas Perusahaan, Kuswandi secara tegas menyatakan bahwa tidak ada bentuk intimidasi, ancaman, maupun upaya membungkam masyarakat.
Menurutnya, penyampaian dari pihak kuasa hukum dalam pertemuan tersebut didasari oleh niat baik selaku sesama anak daerah atau orang lokal untuk memberikan edukasi dan pandangan hukum yang realistis objektif berupa edukasi pembiayaan perkara
“Kami memberikan saran secara terbuka bahwa proses penyelesaian sengketa melalui jalur hukum (litigasi) memerlukan proses yang panjang, melelahkan, serta memakan biaya yang tidak sedikit. Niat kami adalah mengingatkan agar warga tidak terjebak dalam pengeluaran yang merugikan mereka sendiri,” katanya
Selain itu, dia menjelaskan dalam pertemuan tersebut dijelaskan terkait fakta yuridis alat bukti. Dia mengingatkan pentingnya kekuatan pembuktian, mengingat klaim lahan secara sepihak tanpa didukung oleh dokumen/alat hak yang sah seperti sertifikat atau dokumen penguasaan tanah resmi yang diakui negara akan sangat lemah di mata hukum.
“Pernyataan ini sengaja diplintir dan disalahtafsirkan warga seolah-olah sebagai bentuk ancaman, padahal itu merupakan saran normatif dan logis demi kebaikan warga agar tidak salah melangkah dalam mengambil keputusan hukum,” jelasnya.
Selain itu, dia juga menyatakan keterbukaan terhadap jalur hukum yang sah. Perusahaan menghormati hak setiap warga negara Indonesia untuk mencari keadilan. Karena itu, dia mempersilahkan dan membuka ruang seluas-luasnya bagi warga masyarakat yang merasa memiliki bukti kepemilikan lahan yang sah untuk menempuh jalur hukum resmi, baik perdata maupun tata usaha negara.
“Apabila di kemudian hari terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang menyatakan sebaliknya, perusahaan berkomitmen untuk menghormati putusan tersebut. Kami siap bertanggung jawab secara penuh atas seluruh aktivitas operasional yang berjalan di lokasi yang telah diizinkan oleh negara,” pungkas Kuswandi. (wat)










