DARI sudut pandang definisi; sebagaimana rumusan Rousseau, demokrasi adalah partisipasi politis warga negara untuk menentukan diri (kedaulatan rakyat). Jadi, (Baca; Budi F. Hardiman), partisipasi politis bukan sekedar desakan survival semata, namun adalah aktualisasi keutamaan moral.
Dalam pengertian inilah, demokrasi adalah praksis politis yang tak bisa direduksi kedalam ekonomi atau transaksi pasar. Demokrasi mengisyaratkan prinsip-prinsip seperti kesadaran, keadilan, kebebasan, hukum yang tegak, kesejahteraan komunitas, dll.
Desakan untuk terus berbenah secara lebih kualitatif atas peran dan fungsi politik partai sulit tertolak. Partai politik tidak lagi eksis hanya dengan mengandalkan sejarah dan nama besar masa lalu, apalagi hanya sekedar menjual impresi dan ketokohan. Tak ada tempat bagi upaya memupuk kultur feodalistik apalagi sektarian dalam kehidupan demokrasi partai, sebab itu justru menyumbat saluran demokrasi modern.
Dalam konteks inilah suatu pertanyaan dapat diajukan yakni; apakah demoskratos-nya Demokrat telah terterima dalam kultur politik yang dibangun partai, ataukah hendak akan mewarisi ‘klan’ baru politik oligarki yang sedang dipersiapkan menuju punah?.
Di titik ini, otokritik saya letakkan. Bukan untuk mencerca politics of impression-nya, namun semacam antitesa terhadap pola dan standar marketing politik partai Demokrat agar tak selamanya terus bertahan dengan ‘sayonara Cikeas’ — dimana ke-berfungsi-an partai menjadi semacam ruang aristokrat yang penyelesaiannya dianggap tuntas hanya di meja makan ‘rumah besar’- toh karena pemiliknya adalah sama. Tentu ini sedikit mengesankan, namun juga bisa berbahaya bagi kehidupan demokrasi partai dimasa depan.
Begitu pentingnya partai politik sebagai pilar demokrasi, Richard M. Merelmen dalam kata-kata pengantar ketika menulis pendahuluan bukunya Duverger; “dari semua alat yang pernah di desain manusia untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya, barangkali tidak ada yang lebih ampuh dari partai politik. Politik modern tanpa partai politik sama saja dengan ikan yang berada diluar air”.
Partai Demokrat sebagai modern parties tentunya mendeclear eksistensinya sebagai pengemudi dan bukan semata-mata pendayung demokrasi Indonesia. Fakta bahwa upaya pengeroposan dari dalam (sebagaimana peristiwa KLB), lalu menjadi trending topic karena ada metafor jenderal Vs kolonel menunjukkan isyarat akan kerawanan kepemimpinan puncak serta kapabilitas keorganisasian yang dimiliki partai.
Tentang ini, Amartya Sen merumuskan makna kapabilitas, yakni kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan bernilai (valuable acts) atau meraih kondisi keadaan yang bernilai (valuable states of being) yang mengombinasikan kesempatan (opportunity) dan kebebasan (freedom) untuk meraih apa yang dilihat seseorang secara reflektif sebagai sesuatu yang bernilai.
Dengan demikian, kapabilitas kepemimpinan puncak diperlukan bukan saja sebagai misi kuasa semata, melainkan adalah kecakapan menderivasi hak istimewa sebagai ukuran sekaligus pembatas bagi bekerjanya nilai-nilai luhur kepartaian dan bukan karena merawat serta mengukuhkan pesta aristokrasi.
Secara keorganisasian; kapabilitas dapat dirumuskan menjadi semacam rules untuk mencapai cita-cita politik. Misi agar partai demokrat terus dan kuat untuk rakyat bukanlah suatu pesan imajinatif semata, namun adalah upaya mengemudikan demokrasi yang terus dituntun oleh keluhuran misi serta visi kedemokratan-nya.
Kapabilitas ‘mengemudikan’ organisasi dalam konteks ini (meminjam istilah Yudi Latif) adalah mengaktifkan segala peran, fungsi, dan agensi secara partisipatif dan koordinatif. Bukan ‘mendayung’ yang memerlukan otot besar dan kekar aparatur partai. Metafor tersebut sangatlah tepat ditengah menggejalanya “obesitas” partai yang ditandai oleh kemunculan partai-partai baru dewasa ini.
Menggemuknya demokrasi dan bukannya bertumbuh adalah sinyal, betapa infrastruktur politik seperti partai arus utama termasuk Demokrat dipandang tak lagi menjadi lebih agregatif dalam mengawal kepentingan publik, justru yang tersisa adalah kultur menelikung dan syahwat kuasa; menjadikan partai terbatas fungsi dan perannya.
Realitas konfliktual serta memudarnya nilai-nilai ke-Demokrat-an harus bisa menjadi bahan sekaligus evaluasi pada momentum 2 dekade ini guna bekerjanya demoskratos Demokrat. Jika partai ini gagal mengantisipasi kecenderungan tersebut, maka perayaan 2 dekade Demokrat bisa jadi adalah karpet merah bagi peristiwa-peristiwa konfliktual serta upaya penggembosian organisasi dari dalam menuju kematian sempurna di hari-hari akan datang.
Tentu ini bukan suatu phobia berlebihan, namun mengamati gerak sejarah dua tahun terakhir perjalanan partai ini bisa dibilang ada dua hal menarik; pertama, secara nasional; Demokrat mengalami guncangan atas serangan-serangan politik pesaingnya.I Isutentang keterlibatan Dewan Pembina dalam aksi menolak UU Ciptaker, family connection, dll, yang puncaknya adalah upaya mengambil alih puncak kepemimpinan secara paksa dan inkonstitusional oleh mereka kalangan Demokrat senior yang adalah pentolan partai dimasa awal kejayaannya – – menunjukkan bahwa ada faksi besar yang sedang dalam masa pengkondisian dan hanya ada dua kemungkinannya, Demokrat akan bertumbuh baik dimasa depan ataukah akan menuju kepunahan.
Pemecatan dan pemberian sanksi besar-besaran dari pusat hingga daerah juga memberikan luka psikologis yang dalam, meskipun itu adalah pilihan rasional demi kredibilitas serta marwah partai. Kedua, dalam konteks lokal; resiko atas berbagai realitas konfliktual di pusat kekuasaan partai menjadikan pembelahan yang nyata.
Realitas pembelahan ini bisa jadi diikuti oleh bergesernya preferensi publik yang sejak awal konsisten mendukung Demokrat. Elit yang terdepak sebagai resiko sikap politiknya yang ‘m’Balelo’ juga berupaya untuk terus memainkan perannya. Belum lagi, konflik serta perseteruan di level lokal sering pula terus terjadi akibat penjatahan partai atas kuasa atau modal yang dianggap tidak sesuai atau bahkan dominan bertumpuk pada yang lain.
Maluku Utara adalah salah satu contoh yang paling dekat untuk bisa dijadikan case example dimana energi partai habis pada kepentingan-kepentingan jangka pendek dibawah penguasaan gerombol hingga akhirnya tumbang karena tak punya visi dan moral politik dalam menggerakkan partai dan lingkup keorganisasiannya.
DemosKratosnya Demokrat dengan demikian adalah menemukan prinsip-prinsip dasar demokrasi kepartaian yang tidak saja bertumpuk pada kesalehan pencitraan apalagi dipengaruhi kultur aristokratis dan feodalistis. Meminjam epilog Budi F. Hardiman (baca, dalam Moncong Oligarki) dengan merujuk pada pendapat Hans Helmuth Knutter, bahwa demokrasi menawarkan kebebasan (freiheit) dan kesetaraan (gleichheit) sebanyak mungkin sekaligus keteraturan (ordnung) sebanyak yang diperlukan..,
Demokrasiakan menguntungkan demos bila terjadi sinergi sistem negara hukum dan masyarakat warga, tetapi jika sinergi itu absen, yang diuntungkan oleh demokrasi bukanlah demos, melainkan hanya minoritas yang memiliki akses ke dalam kratos. Dan 2 dekade Demokrat adalah momentum membuktikan apakah partai ini dapat menjadi penarik pelatuk bagi Indonesia yang demokratis di masa depan.
Untuk itulah, kepemimpinan puncak yang kuat serta daya tahan organisasi untuk terus adaptif bagi kecenderungan perubahan adalah pilihan yang tak bisa diabaikan. Potensi sebagai sebuah partai yang maju dan berhasil cukup terbuka bagi Demokrat di hari-hari berikutnya, jika ada kesadaran bahwa “kemenangan terbesar adalah memenangkan hati rakyat”.
Pengorbanan serta kesabaran adalah kunci mencapainya. Bukan tergesa-gesa, karena itu hanya akan menuntun kepada kehancuran eksistensi. Keberanian untuk keluar dari zona nyaman dan berani bertarung adalah mental Demokrat yang sudah teruji ketika badai besar menghadang.
Nilai inilah yang jangan sampai pupus, sebab masa depan tak banyak yang akan tersisa dari manusia modern (AI, biotech, robotics) sebagai konsekuensi kemajuan teknologi dan komputerisasi. Untuk Itu, memang dibutuhkan suatu kecakapan dan kebeningan sikap serta moral force partai sebelum kratos benar-benar akan dijalankan oleh Demokrat.
Memimpin adalah menderita (leiden is leiden) kata Muhammad Hatta. Mas AHY dan Bung Hendrata Theis; pesan saya sebagai penulis dalam peringatan 2 dekade Demokrat, hanya itu.. **semoga**
Oleh : PARTO SUMTAKI
Dosen Fisipol Universitas Pasifik
(Unipas) Morotai
