Wakil Ketua DPRD Ternate Amin Subuh Buka FGD Harmonisasi Perda Partisipatif 


TERNATE – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Ternate menggelar kegiatan focus group discussion (FGD) tentang harmonisasi perda partisipatif dan instrumen APBD yang responsif.

Kegiatan yang berlangsung di royal resto, Sabtu (21/11/2026) dibuka langsung wakil ketua DPRD Kota Ternate Amin Subuh.

Dalam sambutannya, Amin Subuh menjelaskan, kegiatan FGD ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sama terkait efektivitas serta implementasi dan penegakan perda di Kota Ternate, khususnya perda pengelolaan sampah yang berfokus pada arah kebijakan pengelolaan sampah dan membangun regulasi yang aplikatif dan partisipatif.

Selain itu, FGD juga membahas bagaimana pemerintah Kota Ternate menjawab kebutuhan publik lewat instrumen APBD yang benar dan responsif.

“Dengan semakin tingginya pertambahan penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat di Kota Ternate berakibat semakin banyak pula volume sampah yang dihasilkan,” ujarnya.

Lanjut Amin, jika sampah tidak dikelola secara baik dan teratur bisa menimbulkan berbagai masalah, bukan saja bagi pemerintah daerah tetapi juga bagi seluruh masyarakat.

“Salah satu upaya mengantisipasi permasalahan tersebut perlu diambil kebijakan di bidang pengelolaan persampahan agar tercapai lingkungan yang sehat dan dinamis untuk kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Dia mengatakan, dalam menyusun kebijakan tersebut pemerintah Kota Ternate berupaya semaksimal mungkin agar dapat melaksanakannya dan berdaya guna dan berhasil guna baik dari segi ekonomi maupun sosial masyarakat.

Lanjutnya, keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan sampah sangat diperlukan, namun perlu regulasi yang benar-benar dapat memberikan payung hukum dalam proses pengelolaan sampah tersebut.

“Kota Ternate saat ini sudah memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, namun perlu disesuaikan berdasarkan dinamika dan perkembangan hukum masyarakat,” jelasnya.

Dia berharap, FGD ini dapat menghasilkan beberapa catatan strategis terkait bagaimana kebutuhan publik dapat dijawab dan terakomodir dalam APBD, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.

Karena hal ini kata Amin, menjadi tantangan tersendiri dengan keterbatasan dan kelemahan fiskal kita, bagaimana Pemkot dan DPRD dapat mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan publik dalam perencanaan dan penganggaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Ternate.

“Kami berharap hasil dari FGD ini dapat dijadikan rekomendasi dan masukan bagi pemerintah daerah dalam rangka perbaikan pelayanan persampahan serta penyesuaian dan harmonisasi regulasi,” pungkasnya.

Kegiatan diikuti oleh pimpinan DPRD Kota Ternate, Bapemperda, OKP, LSM. (wat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Teras Berita