Kabag Pemerintahan Belum Tau Progres Revisi Perwali 53/2017, DPRD Ternate Siap Fasilitasi RDP


TERNATE – Masih ingat aksi palang jalan warga kelurahan Sulamadaha setelah pemerintah kota (Pemkot) Ternate menerbitkan perwali nomor 53 tahun 2017 tentang tapal batas Kelurahan Sulamadaha-takome, Kecamatan Ternate Barat?

Pasalnya, hingga saat ini tampak belum jelas adanya pemerintah kota ternate menindaklanjuti desakan revisi perwali tersebut.

Kepala bagian (Kabag) Pemerintahan Setda Kota Ternate Fahruddin Ginting, S.STP saat dikonfirmasi menegaskan tidak masalah dengan batas-batas wilayah dua kelurahan tersebut.

Ditanya soal progres revisi perwali tersebut, Fahrudin mengatakan, belum mengetahui pastinya. “Untuk prosesnya nanti saya tanya dulu di staf sudah sampai dimana karena kejadiannya di kabag sebelumnya,” katanya.

Terpisah, wakil ketua DPRD Kota Ternate Amin Subuh juga mengaku belum mengetahui ada aksi revisi perwali tersebut. “Saya juga baru tau dari teman-teman wartawan. Saya akan konfirmasi dulu dengan bagian hukum Setda kota ternate, apakah benar?, lalu apa yang menjadi dasar mau merevisi, apakah mau lebih disempurnakan lagi? Kalau iya, silahkan saja,” jelasnya.

Dia berharap penyelesaian tapal batas Sulamadaha dan Takome dapat menjadi contoh bagi kelurahan lain di Kota Ternate, sehingga tidak muncul klaim‑klaim batas wilayah di kemudian hari.

“Kita berharap bukan cuma di dua kelurahan ini, tapi ini menjadi ukuran juga buat kelurahan‑kelurahan lain. Semoga tidak ada lagi saling mengklaim terkait tapal batas. Kan Ternate ini kecil saja, keliling pulau kan cuma 42 kilometer,” harapnya.

Ditanya soal akan pihak-pihak terkait akan dipanggil untuk rapat dengar pendapat (RDP), politisi Partai Golkar itu menyatakan sikap terbuka bahwa dewan siap memfasilitasi RDP apabila substansi masalah memang membutuhkan pembahasan bersama pemerintah.

“Tentu kita melihat substansi masalahnya. Kalau memang mengharuskan kita bicarakan pada tingkat RDP, saya kira kita terbuka sekali. Karena pada prinsipnya DPRD menginginkan bahwa tidak ada lagi saling komplain terkait tapal batas. Jadi kalau memang perlu kita bawa di RDP, DPRD siap memfasilitasi itu,” tegasnya. (wat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Teras Berita