TERNATE – Kepala Dinas Kebudayaan Kota Ternate, Rukmini A. Rahman, menyampaikan pernyataan tegas terhadap aktivitas coffee street di kawasan Benteng Oranje.
Sebagai pejabat yang bertugas menjaga warisan budaya di Kota Ternate, termasuk benteng oranje, Rukmini mengaku tidak mengetahui asal‑usul aktivitas perdagangan coffee street yang berlangsung di dalam kawasan benteng tersebut.
Kepada Habartimur.com, Kamis (12/11/2026), Rukmini menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin bagi pelaku usaha untuk berjualan di dalam benteng oranje. “Saya tidak memberi izin,” tegas Rukmin.
Mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Ternate ini mengaku terkejut ketika stafnya mengirimkan foto yang menunjukkan adanya aktivitas penjualan kopi di dalam benteng.
“Saya kaget saat staf kirim foto. Saya tanya, siapa yang beri izin, ternyata tidak ada yang tahu. Jadi nanti kita tata ulang. Kita sudah rapat bersama Komisi III DPRD Kota Ternate. Kita segera mempertegas dan memperjelas pengaturan penggunaan lokasi benteng sebagai tempat usaha coffee street, mulai dari mekanisme perizinan hingga hak dan kewajiban pelaku usaha,” katanya.
Tak sampai di situ, dia menjelaskan, pihaknya telah menanyakan asal‑usul para penjual kopi yang kini berdagang di dalam benteng.
Awalnya, kata Rukmini para pelaku usaha tersebut berjualan di lapangan ngaralamo, kelurahan salero, sebelum berpindah ke dalam benteng oranje.
Dari keterangan tersebut, diduga adanya oknum tertentu yang mengerahkan penjual coffee dari lapangan ngaralamo ke benteng oranje. Sayangnya, belum diketahui oknum tersebut.
“Mereka tidak lewat saya. Suka‑suka mereka masuk berjualan tanpa permisi. Saya sempat tanya, kenapa langsung masuk berjualan di benteng? Mereka hanya bilang, awalnya jualan di lapangan Ngaralamo kemudian dieksodus ke dalam benteng,” ungkapnya.
Rukmin menegaskan, pemerintah kota ternate sangat mendukung para pelaku usaha, namun dukungan tersebut harus disertai kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan yang berlaku.
“Prinsipnya, pemerintah sangat mendukung kegiatan pelaku usaha, tapi ada caranya, harus sesuai aturan. Jangan pemerintah mendukung lalu sesuka hati begitu,” tandasnya. (wat)
