TERNATE – Kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) pengumpul retribusi di Kota Ternate, diantaranya dinas perhubungan dan dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag) mendapat sorotan tajam dari DPRD Kota Ternate.
Pasalnya, diketahui OPD ini belum memenuhi target. Dinas perhubungan misalnya, dari target yang diberikan Rp 4 miliar, hingga akhir tahun baru mencapai Rp 600 juta lebih. Sementara, disperindag dari target Rp 14 miliar, baru realisasi Rp 6 miliar lebih.
Minimnya capaian retribusi ini mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Kota Ternate saat menyampaikan pandangan fraksi pada paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Rusdi A. IM, didampingi Wakil Ketua I Amin Subuh dan Wakil Ketua II Jamian Kolengsusu, pada Jumat (25/9/2026).
Juru bicara fraksi Gabungan Persatuan Bintang Amanat (PBA) Ridwan A.R dalam pandangan umum fraksi yang hadiri Walikota M. Tauhid Soleman dan wakil walikota Nasri Abubakar itu menegaskan, kegagalan capaian retribusi bukan karena potensi daerah yang kecil, melainkan lemahnya manajemen di OPD pengelola retribusi.
Politisi partai amanat nasional (PAN) itu lantas meminta kepada walikota dan wakil walikota agar segera mengevaluasi sejumlah OPD yang tidak capai target retribusi tersebut.
“Jangan hanya menetapkan target di atas kertas. Sajikan data potensi riil yang akurat, lalu kejar capaiannya. Masyarakat berhak melihat di mana saja retribusi dipungut dan berapa yang benar-benar masuk ke kas daerah,” tegasnya
Menurutnya, gagal memenuhi target secara berkala ini disebabkan sistem pemungutan secara konvensional yang masih dijalankan rawan kebocoran. “Retribusi parkir dan pasar yang selama ini diduga bocor harus segera diintensifikasi,” katanya.
“Digitalisasi penuh penarikan retribusi, termasuk pemasangan alat perekam transaksi serta penerapan sistem parkir elektronik agar interaksi langsung petugas dan wajib retribusi dapat diminimalkan,” ujar Ridwan.
Amatan media ini, ikut hadir pada paripurna tersebut, selain forkopimda, sejumlah pimpinan OPD, diantaranya kepala BKPSDMD Samin Marasaoly, Kepala dinas perhubungan Faizal Badaruddin dan pimpinan OPD lainnya. (wat)
