SANANA – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Maluku Utara (Malut) Musyrifah Alhadar, diduga menyembunyikan data penerima program rumah tidak layak huni (RTLH) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul).
Musyrifah yang saat ini dikabarkan berada di Kepsul enggan ditemui awak media. Saat dihubungi melalui pesan whatsApp Kadis Perkim Malut, Minggu (13/9/2026) Musyrifah Alhadar tetap menolak memberikan data penerima RTLH. “Semua data di kantor, mohon maaf saya tara pegang data,” jawab Musyrifah.
Dia bahkan, mempersilahkan awak media untuk ke kantor di Sofifi. “Ke kantor saja ya, mohon maaf, sekali lagi boleh konfirmasi di kantor ya, supaya jelas dan bertanggung jawab,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Ahmad Pelu saat konfirmasi mengatakan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kepulauan Sula sampai saat ini belum menerima data penerima RTLH dari Provinsi Malut.
Lanjut Ahmad, saat ini dinas perkimtan hanya melaksanakan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS). “Soal data program penerima RTLH dari provinsi kami tidak miliki, untuk saat ini kami hanya menjalankan program BSPS,” kata Ahmad.
Dia berharap, agar program RTLH Provinsi Malut yang masuk di Kabupaten Kepulauan Sula setidaknya terkonfirmasi, agar tidak terjadi tumpang tindih program.
Berdasarkan data yang dihimpun Habartimur.com menyebutkan, tahun 2026 ini Pemprov Malut mengalokasikan dana sebesar RP 40,7 miliar untuk program RTLH.
Anggaran tersebut akan membiayai program RTLH sebanyak 1.200 unit rumah yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota, termasuk di Kabupaten Kepulauan Sula. (at/wat)
