SANANA – PT.Sumber Graha Maluku (SGM) yang beroperasi di Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) angkat bicara masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) ratusan karyawan beberapa hari lalu.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Dept Head Legal PT. SGM Kuswandi Buamona melalui press rilis yang kirim melalui pesan WhastApp, Sabtu (22/8/2026).
“PHK massal itu tidak benar, tindakan yang berlangsung saat ini murni merupakan tahapan evaluasi kedisiplinan dan tinjauan kinerja oleh vendor alih daya,” katanya.
Pelaksanaan evaluasi absensi menggunakan sistem fingerprint-termasuk peninjauan rekapitulasi kehadiran berkala-merupakan instrumen pengawasan yang umum, sah, dan wajar di setiap perusahaan. Evaluasi ini dilakukan pihak alih daya khusus terhadap oknum karyawan yang terindikasi memiliki tingkat kehadiran rendah (alpa berulang).
“Langkah pembinaan ini bertujuan untuk menjaga kedisiplinan, keadilan antar-pekerja, serta kelancaran operasional di area kerja,” katanya.
Wandi menegaskan, kabar PHK massal itu tidak benar. Dia juga menepis bahwa tuduhan pemberhentian pekerja lokal dan digantikan dengan pekerjaan luar Kepulauan Sula, merupakan narasi spekulasi dan tidak mendasar karena tidak didukung oleh data yang valid.
“PT.Sumber Graha Maluku senantiasa memegang komitmen untuk memprioritaskan warga lokal Kepulauan Sula dalam penyerapan tenaga kerja sesuai kualifikasi,” jelasnya.
Wandi menambahkan, keberadaan PT. SGM Maluku di Kepulauan Sula memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah serta menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
“Kami sangat berharap isu-isu miring dan tidak terverifikasi ini tidak terus dikembangkan, karena dapat mengganggu kondusifitas iklim kerja, hubungan industrial yang harmonis, serta keberlangsungan lapangan kerja di wilayah Kepulauan Sula,” pintanya.
Wandi melanjutkan, masyarakat dan media diimbau untuk membedakan antara kewenangan operasional PT. SGM sebagai perusahaan alih daya (outsourcing).
“Kebijakan administratif, pembinaan harian, serta evaluasi rekapitulasi absensi karyawan yang dipersoalkan merupakan ranah kewenangan teknis dari manajemen perusahaan alih daya terkait tahapan anggota, bukan tindakan sepihak PT. SGM Maluku,” pungkasnya. (at/wat)
