SANANA — PT Mangole Timber Producers (MTP) yang beroperasi di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, kini menjadi sorotan tajam.
Perusahaan diduga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak terhadap 117 karyawan tanpa alasan yang jelas dan tanpa proses yang sah. Bahkan ada karyawan yang baru bekerja satu bulan penuh, namun langsung di PHK tanpa ada penjelasan.
Selain itu, perusahaan juga diduga , menerapkan sistem kerja yang memeras tenaga pekerja, mengabaikan hak-hak dasar, serta mengancam keselamatan dan kesehatan karyawan.
“Ratusan karyawan di-PHK, tanpa ada kesalahan. Ada yang baru masuk kerja satu bulan penuh tapi sudah di-PHK,” ungkap salah satu karyawan yang meminta identitasnya dirahasiakan, kepada media habartimur.com, Rabu (19/8/2026).
Sumber itu mengatakan, sistem kerja yang diterapkan perusahaan dinilai sangat memberatkan dan tidak manusiawi. “Selama kita bekerja dipaksa capai target. Dikasih 300 lembar per 8 jam kerja. Kalau tidak capai, ditambah jam kerja sampai capai target tanpa dibayar lembur,” jelas sumber itu.
Yang lebih memberatkan, kata sumber itu lagi ketika pekerja berhasil memenuhi target, perusahaan justru menaikkan target secara sepihak menjadi 400 hingga 500 lembar. “Beban kerja terus meningkat tanpa disertai peningkatan upah maupun jaminan keselamatan,” uajarnya.
Dia mengutarakan, adanya tekanan kerja yang tinggal dari perusahaan hingga memakan korban.
“Kalau tidak capai pasti kita di kasih tambah jam kerja dan tanpa lembur, kita pekerja di paksa bekerja ada teman saya juga pernah pingsan karna kelemahan tidak capai target sampe pulang larut malam sekitar jam 9 malam baru bisa pulang,” ungkapnya.
Lanjutnya, semua karyawan yang kerja di bagian perbaikan (Repair) mengalami hal yang sama. “Tenaga terus diperas habis-habisan demi keuntungan perusahaan, namun kesehatan dan keselamatan pekerja sama sekali tidak menjadi perhatian manajemen. Prinsip K3 diabaikan sepenuhnya.
Dia mengatakan, lebih anehnya lagi, karyawan juga dipaksa masuk kerja pada hari libur nasional. Hak pembayaran lembur yang seharusnya diterima justru dihindari perusahaan dengan cara mengeluarkan Internal Memo (IM) yang menyatakan penggantian jam kerja sekadar rekayasa untuk menghindari kewajiban pembayaran hak pekerja.
“Kalau hari libur nasional disuruh masuk, seharusnya dapat lembur. Tapi perusahaan mengganti jam kerja dengan keluarkan IM untuk menghindari bayar lembur kami,” tutup sumber itu.
“Semoga Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Kepulauan Sula dapat melakukan pemeriksaan menyeluruh dan menindak tegas perusahaan,” pintanya.
Sementara, humas PT. MTP Chalik Saurangi ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsAp terkait psikap perusahaan yang PHK karyawan dan penerapan sistem kerja yang tidak manusiawi tersebut, namun Chalik Saurangi yang akrab disapa Haji Halik itu tidak sama sekali menanggapi. (at/wat)
