ASDP Ternate Sebut tak Ada Pungli, Fomapaka Janji Lapor ke Penegak Hukum


TERNATE – Dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan petugas pelayanan tiket ferry di pelabuhan penyeberangan Bastiong Ternate ditanggapi pihak ASDP cabang Ternate.

Salah satu pejabat di ASDP cabang Ternate bagian operasional dan pelayanan, Junaidi kepada habartimur.com mengatakan kelebihan pembayaran dari tarif resmi tiket itu dikarenakan ada biaya lain.

“Transaksi tiket itu, kita menggunakan mesin electronic data captur (EDC). Kita dipinjam atau disupport oleh pihak bank BRI.Jadi ada biaya administrasi sebesar Rp 3.000. kemudian, sisanya Rp 3.000 lagi biaya administrasi koperasi yang membantu transaksi,” tepis Junaidi.

Dia juga meminta agar wartawan media ini mengambil data tambahan ke pihak bank terkait support mesin EDC tersebut.

“Nanti ke bank juga, biar tidak dari sisi kaki saja,” katanya. Hanya saja, hingga berita ini ditayang pihak bank BRI belum berhasil di konfirmasi.

Sementara, koordinator Forum pemantau kebijakan publik (Fomapaka) Maluku Utara (Malut) Soleman Ladora menilai kelebihan pembayaran tiket yang tidak terbaca pada resi atau boarding tiket adalah bentuk pembohongan dan penipuan yang dilakukan ASDP cabang ternate.

Dia mencurigai praktek ini sudah dilakukan sejak lama. “Sangat tidak logis biaya administrasi mesin dan koperasi dibebankan ke pengguna jasa. Apalagi, pungutan yang tidak terdaftar di resi tiket adalah kejahatan penipuan,” jelasnya.

Dia meminta lembaga auditor seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kantor Akuntan Publik (KAP) independen melakukan audit keuangan ASDP Ternate.

Selain itu, dia juga berjanji akan membawa masalah ini ke ranah hukum. “Seharusnya pengguna jasa membayar harga tiket sesuai dengan yang tertera di boarding. Ini kok, mereka ambil untung dari pengguna jasa secara illegal,” katanya.

“Bayangkan, kalau satu penumpang membayar lebih Rp 6.000 dengan banyaknya penumpang ferry. Ini kejahatan yang harus ditangani serius oleh penegak hukum,” pungkasnya.

Salah satu penumpang kapal ferry rute Bastiong-Galala, Sofifi Iwat mengaku ketidaksesuaian harga tiket yang dibayarkan. Dalam bukti transaksi yang diterima, tertulis total biaya untuk penumpang dan satu unit kendaraan roda dua sebesar Rp 95.000. Namun petugas loket meminta membayar sebesar Rp101.000. Terjadi selisih lebih pembayaran sebesar Rp 6.000 yang tidak memiliki keterangan apa pun. (wat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Teras Berita