Kejati Malut Didesak Periksa Rizal Marsaoly soal 8 Kasus Dugaan Suap dan Korupsi


TERNATE – Kepala Kejaksaan tinggi (Kajati) Maluku Utara (Malut) Sufari, S.H., M.Hum didesak segera memanggil dan memeriksa sekretaris kota (Sekot) ternate Rizal Marsaoly terkait dugaan kasus suap dan korupsi.

Desakan ini disampaikan koordinator lapangan aksi gabungan DPD Lembaga Investigasi Negara (LIN) Malut dan LPP Tipikor Malut Thusry Karim saat menggelar demonstrasi di kantor Kejati Malut, Senin (30/3/2026).

Thusry Karim dalam orasinya menegaskan bahwa Kota Ternate saat ini sedang berada dalam kondisi “darurat integritas”. Sebab, sejumlah kebijakan pemerintah dinilai menabrak aturan hukum.

Salah satu materi aksi yang disorot adalah pembangunan Villa Lago Montana di Kelurahan Fitu, Ternate Selatan. “Sudah dua kali surat peringatan dikeluarkan Dinas PUPR tanpa kejelasan. Bahkan, beredar kuat informasi adanya dugaan suap senilai Rp 1 miliar antara pemilik villa dengan salah satu pejabat tinggi Kota Ternate untuk memuluskan proyek di kawasan lindung tersebut,” ungkap Thusry.

Front Anti Korupsi Bersatu juga secara spesifik meminta Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk segera memanggil dan memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly terkait pengadaan tanah dan bangunan eks kediaman Gubernur Malut di Kalumpang senilai Rp 2,8 miliar.

“Putusan inkrah PN Ternate dan Kasasi MA sudah menyatakan gedung itu milik pemerintah. Maka, realisasi dana tersebut adalah bentuk tindak pidana yang merugikan keuangan daerah. Rizal Marsaoly harus diperiksa atas dugaan skandal ini,” tegas Thusry.

Selain itu, massa aksi juga menyampaikan 6 tuntutan krusial kepada Kejati Maluku Utara (lihat tabel). Massa mengancam akan kembali dengan gelombang massa yang lebih besar jika aparat penegak hukum (APH) tidak segera mengambil langkah konkret.

“Kami peringatkan APH jangan ‘bermain mata’ dengan pencuri uang rakyat. Kami akan kawal kasus ini sampai tuntas demi menyelamatkan Kota Ternate,” tutup Thusry.

Selain menyampaikan tuntutan, massa aksi juga menyerahkan tuntutan dugaan suap dan korupsi tersebut kepada pihak Kejati.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kota Ternate maupun Sekda Rizal Marsaoly belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan massa aksi tersebut. (wat)

 

8 Tuntutan Massa Aksi ke Kejati Malut

1. Pelanggaran Tata Ruang Danau Laguna: Usut tuntas pembangunan di kawasan lindung Kelurahan Fitu.

2. Skandal Suap Rp1 Miliar: Bongkar aliran dana suap Villa Laguna ke pejabat Pemkot.

3. Gubernur: Kasus Eks Kediaman Penyidikan ulang pengadaan lahan di Kalumpang.

4. Temuan BPK 2024: Periksa Rizal Marsaoly terkait dugaan penyimpangan anggaran Bansos senilai Rp1,7 Miliar.

5. Anggaran CSS: Audit investigatif penggunaan dana City Sanitation Summit senilai Rp1,6 Miliar.

6. Festival Pulau Hiri: Lidik proyek panggung senilai Rp1,3 Miliar yang terindikasi total loss.

7. Mark-Up Taman Asmaul Husna Usut dugaan penggelembungan harga papan nama senilai Rp1,3 Miliar.

8. Pungli Perumda Ake Gaale: Periksa Direktur Perumda terkait retribusi sampah Rp10.000/pelanggan yang diduga tanpa dasar hukum

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Teras Berita