Lima Bulan Speed Boat Ambulance Laut Diparkir, HMI Siap Kerahkan 500 Kader Kepung Kantor Walkot


TERNATE – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate berjanji akan mengambil langkah tegas jika pemerintah terus menerus diam, tidak memberi kepastian operasional speed boat ambulance laut untuk melayani masyarakat pulau terluar, yakni Batang Dua, Hiri, dan Moti (BAHIM).

‎“Kami akan mengerahkan kurang lebih 500 kader HMI untuk turun ke jalan sebagai bentuk tekanan moral dan konstitusional. Ini bukan ancaman, tetapi komitmen kami dalam mengawal kepentingan rakyat,” tegas Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Ternate, Rizky Ramli,.

Menurutnya Rizky, ‎sebelumnya HMI cabang Ternate juga sudah menyampaikan pernyataan resmi, namun hingga kini belum mendapat tanggapan ataupun klarifikasi dari pemerintah daerah.

Sikap diam pemerintah ini kata Rizky tidak mencerminkan komitmen terhadap transparansi pelayanan publik. “Ini sudah pernyataan kedua kami. Namun belum ada respons resmi dari pemerintah. Padahal yang kami pertanyakan adalah hak dasar masyarakat kepulauan atas layanan kesehatan,” ujar Rizky.

Dia mengatakan, speed boat Ambulance Laut ini tiba di Kota Ternate sejak 19 Oktober 2025, dengan harapan warga di BAHIM dapat dilayani. Namun sampai saat ini, Ambulance Laut belum beroperasi melayani pasien. “Pemerintah juga tertutup soal speed boat ambulance laut ini. Patut kita curigai, jangan-jangan speed boat ini belum dioperasikan karena ternyata barang sudah rusak,” katanya.

Selain itu, dia juga menyoroti tarif Ambulance Laut yang ada di peraturan daerah (Perda) nomor 14 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah hingga mencapai Rp 20 juta sangat tidak manusiawi.

“Keberpihakan Pemkot Ternate kepada masyarakat Batang Dua, Hiri dan Moti di pertanyakan, hal ini dibuktikan dengan kecilnya pembiayaan operasional Ambulance Laut kurang lebih Rp 197 juta, dianggap tidak maksimal dalam melakukan pelayanan selama satu tahun,” jelas Rizky.

‎Menurutnya, ambulance laut merupakan kebutuhan vital bagi warga BAHIM yang selama ini menghadapi keterbatasan akses akibat kondisi geografis. Karena itu, pemerintah diminta segera memberikan kejelasan terkait hambatan operasional dan penggunaan anggaran.

‎HMI menyatakan masih membuka ruang dialog sebagai solusi awal. Namun jika tidak ada itikad baik dari pemerintah untuk memberikan penjelasan terbuka, aksi massa akan menjadi langkah lanjutan yang ditempuh organisasi tersebut.

‎“Kami tidak ingin program publik berhenti di dermaga tanpa fungsi. Jika pemerintah tetap diam, maka mahasiswa akan bersuara lebih keras,” pungkas Rizky. (tim/wat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Teras Berita