TERNATE – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku Utara (Malut) me-launching indeks kerawanan pilkada tahun 2024. Kegiatan yang berlangsung di kieraha room lantai 6 Hotel Muara Mall, Jumat (23/8/2024) malam itu dibuka langsung ketua Bawaslu Malut Masita.
Data IKP yang dipaparkan itu berdasarkan pemetaan kerawanan di kabupaten kota di Malut. Ada enam isu yang masih trend yang menimbulkan kerawanan pilkada 2024. ‘Enak isu itu adalah netralitas aparatur pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan, politik uang, pelanggaran administrasi dan prosedur, politisasi sara dan integritas dan profesional penyelenggara,” kata Masita.
Dia berharap pengawasan pilkada serentak 2024 ini, adanya kerja sama yang baik semua pihak dalam menjaga keberlangsungan pilkada yang aman, damai dan berkualitas. “Tentu kita juga membutuhkan kolaborasi dan kerjasama yang baik antara semua pemangku kepentingan untuk meminimalisir, serta mengatasi kerawanan pilkada di Malut,” katanya.
Sementara itu, koordinator divisi (kordiv) pencegahan, partisipasi masyarakat (parmas) dan hubungan masyarakat (humas) Rusli Saraha dalam pemaparan peta kerawanan pilkada 2024 menyebutkan tingginya kerawanan pilkada 2024 di Malut ini setelah dilakukan pemetaan dari enam isu yang tersedia kabupaten kota di Maluku Utara.
Isu netralitas ASN dan pemerintah desa kerawanan tertinggi terdapat di Halmahera Tengah, disusul Halmahera Selatan dan Pulau Taliabu. Kemudian isu penyalahgunaan wewenang tertinggi Halmahera Tengah, disusul Halmahera Selatan dan Kota Ternate. Isu Politik uang tertinggi di Halmahera Selatan, disusul Kota Ternate dan Kepulauan Sula.
Lanjut komisioner yang akrab disapa Uci ini, untuk isu pelanggaran administrasi dan prosedur kerawanan tertinggi di Halmahera Utara, disusul Halmahera Barat dan Pulau Morotai.
Selain itu, isu politisasi sara tertinggi di Kota Ternate, disusul Halmahera Utara dan Halmahera Tengah dan isu integritas dan profesionalitas penyelenggara paling rawan di Halmahera Selatan, disusul Halmahera Tengah dan Halmahera Barat.
Untuk itu, mantan ketua Bawaslu Kota Ternate ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama melakukan pengawasan pada setiap tahapan pilkada dan melaporkan kepada jajaran pengawas pemilu apabila menemukan adanya temuan pelanggaran pilkada.
Uci juga mengimbau adanya komitmen bersama antara TNI, POLRI, ASN dan aparatur pemerintah desa untuk menjaga netralitas. Pemerintah daerah, Uci meminta tidak membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
“Bawaslu memastikan jajaran penyelenggara pemilu bekerja secara profesional dan berintegritas. Saya juga mengajak seluruh media, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, OKP, mahasiswa untuk senantiasa berkolaborasi melakukan pengawasan penyelenggaraan pilkada serentak 2024,” pintanya.
Kegiatan launching IKP Pilkada 2024 ini dirangkaikan dengan diskusi kerawanan pilkada 2024 dan langkah pencegahan dan penanganannya, yang menghadirkan empat narasumber masing-masing Gubernur Malut yang diwakili Asisten I Kadri Laetje, Polda Malut yang dikalikan oleh Dirintel Kombes Pol. Yushfi Munif Nasution, Ketua KPU Malut Mohtar Alting dan dosen hukum Unkhair Dr. Sultan Alwan. Sebelumnya, dilaksanakan diskusi kelompok untuk memetakan isu-isu negatif pada pilkada 2024.
Launching IKP 2024 ini ditandai dengan pemukulan tifa oleh Ketua Bawaslu Masita, didampingi tiga komisionernya, Rusli Saraha, Suleman Patras, Adrian Yoro Naleng, ketua KPU Malut Mohtar Alting, Kabinda Malut Kolonel laut (P) M. Hamzah Soerjo Widodo, Danlanal Ternate Kolonel Supriadi, Dirintel Polda Malut Kombes Pol. Yushfi Munif Nasution, Kasi Intel Kasrem 152 Baabullah Ternate, Kolonel Kav. Ilham Faisal Siregar.
Hadir juga pada kegiatan tersebut, kordiv P2H Kabupaten Kota, dan jajaran komisionernya, Komisi Informasi Malut, Kesbangpol, OKP, mahasiswa serta dari unsur media. (red)
