TERNATE – Musyawarah besar (Mubes) fagogoru akan dilaksanakan Jumat (6/10/2023) malam ini di duafa center, kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Rencana mubes V ini akan dibuka langsung oleh Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba (AGK). Dipastikan Bupati Halmahera Tengah (Halteng) Ikram Sangadji, Bupati Halmahera Timur (Haltim) akan hadir. Juga tokoh fagogoru diantaranya Edi Langkara, Abd. Rahim Odeyani serta, pelajar dan mahasiswa akan hadir pada agenda tiga tahunan ini.
Informasi yang diterima habartimur.com, sejumlah agenda ‘revolusi’ telah disusun oleh generasi fagogoru untuk menjawab tantangan global saat ini seiring dengan keberadaan industri pertambangan di wilayah fagogoru, baik di Haltim maupun Halteng, termasuk wilayah Gane, Halmahera Selatan.
Mubes tak sekadar menentukan kepemimpinan ke depan, tetapi lebih dari itu mubes yang diselenggarakan ini harus menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi fagogoru, mulai dari masalah kemiskinan, angka putus sekolah hingga sumber daya manusia. “Mubes ini, sekalian mengoreksi proyek strategi nasional. Kalau di daerah lain, proyek strategi nasional itu dibangun proyek besar salah satunya seperti dermaga besar, tapi kita dibangun proyek hilirisasi nickel. Paling tidak harus ditambah dengan PSN lain, dermaga dan lainnya. Kami akan menggugat itu,” ujar ketua bidang organisasi, Abd. Rahim Odeyani.
Selain itu, Odeyani yang juga mantan wakil bupati Halteng periode 2017-2022 itu mendorong agar mubes V fagogoru ini akan melahirkan satu gagasan untuk masa depan fagogoru yaitu provinsi baru yang meliput wilayah Weda, Patani, Gebe, Maba, Wasilei, Subaim dan Gane. Alasan mendorong pembentukan provinsi baru ini, tentu berangkat dari berbagai hal, yakni masalah rentang kendali, sejarah dan yang tak dilupakan yakni kontribusi leluhur fagogoru kepada bangsa ini yang sangat besar.
“Kita masih ingat soal perjuangan pembebasan Irian Barat, juga kontribusi sumber daya alam atas pertumbuhan ekonomi negara yang signifikan,” jelasnya.
Senada disampaikan Ahlan Djumadi bahwa menjadi provinsi merupakan sebuah tuntutan yang harus di dengar pemerintah pusat. “Kami menuntut provinsi baru ini cukup beralasan. Pertama; sumber daya alam kami dikeruk, tapi berapa hasil yang kami (Halteng dan Haltim) terima? Tidak sesuai dengan yang kami harapkan, ini tidak adil,” jelasnya. (wat)
