SANANA – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tahun 2022 ini sangat berpengaruh terhadap harga barang di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul).
Lihat saja, pekerjaan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) sampai pertengahan bulan Juli 2022 ini belum jalan, akibat dari perbedaan harga barang di toko. Padahal, pekerjaan RTLH tersebut sudah harus jalan pada bulan Juni 2022 lalu.
Perbedaan harga barang di sejumlah toko di Kepsul ini diketahui setelah pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) memasukkan daftar check price (cek harga, red) di toko Indoraya di Kepsul.
“Sudah dua kali kita masukan cek prise (cek harga, red) di toko indoraya, tetapi pihak toko masih pertimbangkan, karena harga barang yang ditetapkan di dalam cek prise tidak sesuai dengan harga barang yang ditetapkan oleh pemilik toko indoraya karena harga yang dari perkim itu tahun 2021, sebwlum harga BBM naik,” kata kadis perkim Kepsul Ismail Soamole, Selasa (12/7/2022).
Ismail mengaku, toko bangunan (Indoraya red) sampai saat ini belum siap untuk menangani bahan bangunan RTLH. “Sampai sekarang belum ada toko bangunan yang siap bekerja sama,” ujarnya.
Meski begitu, kata Ismail, hampir seluruh penerima bantuan RTLH sudah ada pekerjaan di lokasi. “Seharusnya pekerjaan dimulai pada Juni 2022, tetapi terkendala di cek prise, waktu pekerjaan selama 6 bulan,” katanya lagi.
Dana RTLH dikelola langsung oleh masyarakat atau biasa disebut dengan swadaya masyarakat. “Pekerjaan RTLH melalui sua kelola, anggaran RTLH melalu DAK dan DAU,” jelasnya.
Dana perumahan RTLH melalui dari dana sering, yakni dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi khusus (DAU) tahun anggaran (TA) 2022.
“Semua ada 139 unit RTLH yang tersebar di delapan desa di sula, yakni desa Umaloya, desa Waiman, desa Fatiba, desa Jeri, desa Mangoli, desa Fuata dan desa Nahi, perintah pemerintah pusat bahwa kita harus sharing anggaran, satu rumah disiapkan anggaran senilai Rp 50 juta, jadi totol anggaran sebesar Rp 6 miliar lebih,” tutup Ismail. (att/)