SANANA – Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus (FAM) yang menunjuk Umi Kalsum sebagai Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), menggantikan Bambang Fataruba melahirkan kegelisahan bagi masyarakat.
Kenapa tidak, warga yang mengurus identitas diri berupa kartu keluarga (KK), AKTA dan KTP terhambat karena “dikunci” oleh pemerintah pusat.
Kondisi ini mendapat respon keras dari Majelis Persatuan Rakyat Sula (MPRS) dan Mahasiswa STAI Babussalam Sula Maluku Utara.
Pada Selasa (3/8/2021) Majelis Persatuan Rakyat Sula (MPRS) dan Mahasiswa STAI Babussalam Sula Maluku Utara mendatangi Kantor DPRD Kepsul untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Kepsul.
Kedatangan rombongan MPRS ini diterima langsung Ketua DPRD Sineryo Thes, wakil ketua I DPRD Kepsul Ahkam Gajali, Wakil ketua II Hamja Umasangaji, Ketua Komisi I Muhammad Natsir Sangaji.
Di hadapan pimpinan DPRD Kepsul, wakil Ketua Presidium MPRS Hi. Faruk Bahanan menilai, pemerintahan Bupati Fifian Adeningsi Mus dan Wakil Bupati Saleh Marasabessy (FAM-SAH) tidak berwibawa.
“Beberapa hari lalu, saya (Faruk Bahnan, red) mendapat salah satu pemuda asal Desa Dofa datang ke Disdukcapil untuk membuat KTP agar bisa ikut tes TNI Angkatan Udara tetapi tidak bisa mengikuti tes, sebab anak itu tidak bisa membuat KTP,” terangnya.
Faruk juga meminta kepada pimpinan DPRD Kepsul agar Umi Kalsum mundur dari jabatan Plt Disdukcapil, agar pelayanan di Disdukcapil bisa diaktifkan kembali.
“Pak Ahkam bilang istri mundur saja agar pelayanan bisa berjalan normal,” tegas Faruk.
Sementara Ketua Komisi I Muhammad Natsir Sangaji mengatakan, terkait dengan Disdukcapil dirinya bersama anggota Komisi pernah berkunjung di Disdukcapil, akan tetapi tidak digubris oleh media.
“Ada dua hal yang akan kita tindak lanjuti soal Capil, misalnya rapat dengan Ketua DPRD, atau kita undang Bupati Fifian Adeningsi Mus bahkan sampai kita menggunakan hak interpelasi,” tuturnya.
Turut hadir pada RDP tersebut, yakni Ketua DPRD Sineryo Thes, Wakil Ketua I Ahkam Gajali, Wakil Ketua II Hamja Umasangaji, Ketua Komisi I Muhammad Natsir Sangaji, seluruh pengurus MPRS, tokoh pemekaran kepulauan sula, Hatim Mayau dan puluhan mahasiswa STAI Babussalam Sula Maluku Utara. (att)
