JAILOLO – Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Dinas Tenaga Kerja dan SDM Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) tiga hari ini memprihatinkan.
Berdasarkan pantauan wartawan, Rabu (24/3/2021), terhitung sejak Senin hingga Rabu hari ini, pegawai Dinas Nakertrans Halbar hanya 1 PNS yang berkantor, dari 32 PNS yang ada, dari Kadis, Sekretaris Dinas, Bendahara, Kabid, kepala seksi dan Staf. Mirisnya, ada warga yang sedang mengurus kartu kuning, namun harus menunda karena kantor Nakertrans nyaris kosong.
Salah satu ASN yang enggan menyebut namanya ketika dikonfirmasi mengaku, tidak mengetahui alasan koleganya yang tidak berkantor. “Saya tidak tahu apa alasannya, bahkan sudah tiga hari ini mereka belum juga masuk kantor,” ujar staf tersebut.
Sementara, Kepala dinas (Kadis, red) Nakertrans dan SDM, Rahail Warin saat hendak dikonfirmasi, sayangnya staf tersebut enggan mengizinkannya, dengan alasan kadis masih sibuk. “Pak Kadis katanya masih sibuk jadi belum bisa menerima tamu,” kata staf itu lagi.
Terpisah, salah satu Kabid di Nakertrans Halbar yang meminta merahasiakan identitas sat dikonfirmasi melalui telepon mengungkapkan, para Kabag dan staf Disnakertrans tak berkantor ini sebagai bentuk protes terhadap atasan. Sebab, kutang lebih tiga tahun ini pengelolaan anggaran tidak transparan, termasuk honor pelayanan sebesar Rp 30 ribu belum dibayar.
“Selama tiga tahun ini, kami merasa tidak ada transparansi pengelolaan anggaran. Hanya Kadis dan bendahara saja, sementara kami selaku kepala Bidang tidak dilibatkan,” aku Kabid tersebut. “Jadi, ada honor pelayanan sebesar Rp 300 ribu yang dibayar per triwulan, hanya saja sampai saat ini belum juga diterima, entah dikemanakan anggaran tersebut,” tuturnya.
Kabid itu berharap, masalah yang dihadapi di dinasnya itu mendapat perhatian dari Bupati James Uang dan Wakil Bupati Djufri Muhammad. “Transparansi anggaran itu wajib, dan honor pelayanan itu hak kami yang harus diserahkan. Jika tidak segera diselesaikan maka kami tetap tidak berkantor alias mogok kerja,” ujarnya.
“Mewakili teman-teman staf yang lain, terus terang kami sangat kecewa dan kesal terhadap sikap yang dilakukan oleh kadis dan bendahara, sebab itu merupakan hak kami yang mesti diselesaikan karena ini sudah tiga tahun, bukan waktu yang singkat, kami berharap bupati dan wakil segera memanggil Kadis dan bendahara untuk mengklarifikasi terkait ketidaktransparansinya anggaran selama tiga tahun ini,” harapnya. (ghe)
