Pandangan Umum 7F Dekot, Soroti PAD Hingga Apresiasi Sukses Rakernas JKPI


TERNATE – Pimpinan dan anggota DPRD Kota Ternate, Jumat (26/9/2026) sore menggelar sidang paripurna pandangan umum fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan 2026.

Paripurna yang dipimpin ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi A. IM, didampingi Amin Subuh dan Jamian Kolengsusu itu, dihadiri Walikota Ternate M. Tauhid Soleman bersama Wakil Walikota Nasri Abubakar.

Tujuh fraksi (7F) DPRD Kota Ternate yakni Fraksi NasDem, Fraksi PKB , Fraksi PDI-Perindo, F-Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi gabungan persatuan bintang amanat (PBA) memberikan pandangan berbeda-beda terhadap RAPBD Perubahan 2026.

Meski begitu, enam fraksi diantaranya memberikan catatan terhadap realisasi pendapatan daerah khususnya retribusi daerah masih jauh dari target yang ditetapkan.

Poin lain yang disoroti adalah kenaikan pendapatan transfer sebesar Rp 25.563.173.500 serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 1.431.720.500 dengan sisa waktu tiga bulan ini.

“Apalah pemerintah dapat merealisasikan pendapatan transfer tersebut sesuai target yang ditetapkan?,” tanya juru bicara (jubir) fraksi PDIP-Perindo Haryanto Hanadar saat membacakan pandangan fraksinya, di paripurna tersebut.

Sementara, Fraksi PKB yang dibacakan Farizal Teng meminta kepada pemerintah melakukan upaya-upaya komunikasi dan koordinasi yang intens dengan Pemerintah pusat maupun Provinsi Maluku Utara, agar di beberapa bulan kedepan, dana transfer dapat disalurkan secara bertahap, dan target pendapatan transfer sesuai yang diestimasi oleh dapat direalisasikan.

Selain itu, Fraksi PKB juga meminta pemerintah Kota Ternate untuk tetap konsisten dengan standar pelayanan optimal yang selama ini diberlakukan pada sektor pembangunan yang bersentuhan langsung masyarakat.

“Sektor pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur lainnya, terutama di tiga Pulau Terluar Kota Ternate yakni Hiri, Moti dan Batang Dua harus lebih dioptimalkan,” jelas Farizal.

Lain halnya dengan Fraksi gabungan PBA yang dibacakan jubir Ridwan A.R. Dia mempertegas ketidakcapaian PAD. Ridwan mengatakan Perlunya dilakukan evaluasi terhadap OPD pengelola PAD.

“Fraksi Kami menilai ketidak capaian target bukan semata karena potensi daerah minim, melainkan masih lemahnya manajerial OPD teknis. Untuk itu penting kiranya dilakukan evaluasi kepada OPD pengelola PAD yang gagal memenuhi target capaian pendapatan secara periodik,” ujarnya.

Selain itu, dia juga mendorong pemerintah kota agar menggunakan digitalisasi sistem dan transparansi pemungutan. Sistem pemungutan pajak dan retribusi secara konvensional rawan mengalami kebocoran anggaran di lapangan.

“Fraksi kami menyarankan agar sistem digitalisasi dilakukan secara penuh dalam penarikan pajak dan retribusi daerah. Ini mencakup optimalisasi alat perekam transaksi (tapping box) pada sektor perhotelan/restoran serta e-parking untuk meminimalkan interaksi langsung petugas dan wajib pajak,” jelasnya.

“Fraksi kami meminta Pemkot (khususnya Dinas Perhubungan dan Disperindag) melakukan intensifikasi pada titik-titik potensial retribusi parkir dan retribusi pasar yang bocor. Pemkot didorong menyajikan basis data potensi riil yang akurat, bukan sekadar menetapkan target di atas kertas,” tandasnya.

Sementara, Fraksi Golkar yang dibacakan Muhammad Syaiful bahwa setelah, mencermati belanja daerah direncanakan sebesar Rp987.51 6.426.378 ini harus digunakan tepat sasaran bukan belanja pendukung.

Fraksi Golkar meminta APBD Perubahan ini memangkas kegiatan sepeti rapat-rapat dan perjalanan dinas yang tidak perlu, serta mengalihkannya untuk pelayanan dasar seperti perbaikan drainase dan pengendalian banjir di wilayah rawan, serta penataan permukiman di lereng bukit yang harus disurvei ulang dan dibatasi sesuai zonasi rawan bencana.

“Infrastruktur Warga: Percepatan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang menjadi keluhan masyarakat, serta perbaikan jalan lingkungan. Kemudian, Penguatan UMKM dan pasar tradisional,” tegas Saiful.

Meski begitu, Fraksi Golkar menekankan di tengah efisiensi, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebersihan kota tidak boleh terganggu sampai akhir tahun anggaran 2026. “Kami meminta TAPD dan Sekwan memberikan data rinci mengenai pergeseran belanja pendukung dibandingkan dengan belanja publik sebelum pembahasan Banggar,” ujarnya.

Selain itu, Fraksi Gerindra yang dibacakan Kasman mempertanyakan PAD yang belum menunjukkan peningkatan dalam perubahan APBD di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. “Harus lebih optimal pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset daerah, serta peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah,” jelasnya.

Selain itu, Fraksi Gerindra juga mengapresiasi keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan fisik dan peningkatan aset daerah. “Belanja modal dari sekitar Rp33,45 miliar menjadi Rp50,98 miliar, atau meningkat sekitar 52,40 persen.

“Kami mengapresiasi ini. Namun, peningkatan anggaran harus benar-benar diikuti dengan output dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat,” katanya.

Fraksi Gerindra juga berpandangan efisiensi anggaran tidak boleh dimaknai semata-mata sebagai pengurangan belanja. Efisiensi harus menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan manfaat pembangunan.

“Kami berharap Pemerintah Kota Ternate terus memperkuat keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, kebersihan, lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Disisi yang lain, juru bicara F-Demokrat Muslim Sahil mengapresiasi upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate dalam rangka memperkuat kapasitas dan

kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan PAD dengan berbagai kebijakan strategis, seperti intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, perbaikan serta pemutakhiran basis data, peningkatan kualitas pelayanan, maupun optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Fraksi Demokrat juga akan terus mengawal dan mengawasi pengelolaan pendapatan daerah yang akan dilakukan oleh sejumlah OPD Terkait, agar target Pendapatan daerah dapat tercapai.

Dengan sisa waktu kurang lebih 3 bulan, kata Junaedi, Fraksi Demokrat memberikan catatan penting yang perlu ditindaklanjuti oleh Walikota dan Wakil Walikota Ternate diantaranya adalah terkait DBH yang menjadi hak pemerintah kota ternate, bahwa sampai saat ini tercatat sejumlah Rp. 110 miliar rupiah yang menjadi hutang DBH belum dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi. “Hal ini perlu menjadi perhatian serius untuk ditindaklanjuti,’ kata Muslim.

Selain itu, politisi Partai Hanura itu mengatakan, terdapat tunggakan terhadap pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai sekitar 3 sampai 4 bulan yang perlu disiapkan alokasi anggarannya. “Terkait Piutang Pajak dan Retribusi daerah sebagaimana hasil Audit BPK tahun 2025, agar perlu dioptimalkan penagihannya,” katanya.

“Untuk itu, F-Demokrat meminta perhatian Pemerintah Kota Ternate terhadap beberapa Pandangan yang disampaikan di atas,” ujarnya.

Sementara itu, Fraksi NasDem yang dibacakan Ade Rahmat Lamadihami memberikan beberapa catatan kritisnya terkait dengan RAPBD Perubahan 2026, diantaranya kenaikan pendapatan daerah pada RAPBD Perubahan 2026 sebesar Rp 988,83 miliar atau mengalami peningkatan sebesar Rp 26,99 miliar atau naik 2,81 persen, dibandingkan dengan anggaran sebelum perubahan.

“Fraksi Partai Nasdem sangat mengharapkan dengan adanya kenaikan ini secara sinergis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, yang untuk selanjutnya mampu menjawab keutuhan pembangunan, menjamin kesinambungan pelayanan publik, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kota Ternate tahun 2026,” Kata Ade Rahmat.

Selain itu, melalui sinergi dan kolaborasi gobal yang dibangun dalam urban climate forum 2026. Dimana keikutsertaan Kota Ternate dalam forum ini, Fraksi Kami sangat mengharapkan dapat membuka peluang kolaborasi dan kemitraan baru dalam mendukung pembangunan sebuah kota yang adaptif terhadap perubahan perubahan iklim.

“Integritas dan kredibilitas DPRD adalah fondasi utama bagi anggota DPRD dalam menjaga amanah dan kepercayaan masyarakat dalam menjalankan fungsi legislatif secara bersih, transparan dan akuntabel,” katanya.

Selain itu, Fraksi NasDem juga memberikan apresiasi kepada limpinan DPRD terhadap ketegasan langkah dalam menjaga marwah, integritas dan kredibilitas institusi Lembaga DPRD, serta telah membuktikan kepada publik bahwa penegakan hukum tata ruang dan etik pada lembaga legislatif ini berjalan secara transparan dan berkeadilan.

Fraksi Partai Nasdem juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Walikota Ternate, Wakil Walikota Ternate dan Sekda Kota Ternate beserta seluruh jajarannya, sukses dalam kegiatan Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional XII Jaringan Kota Pusaka Indonesia di Kota Ternate pada tanggal 26 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2026.

“Sebagai tuan rumah pelaksanaan rakernas JKPI di Kota Ternate yang mengusung tema utama “ Ternate Episentrum rempah dunia. Dengan temani tentu semakin mempertegas kembali Ternate sebagai pusat sejarah dan jalur rempah dunia,“ pungkasnya. (wat)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Teras Berita