SANANA – Perusahaan PT. Sumber Graha Maluku (SGM) tak patuh terhadap ketentuan perundang-undangan tentang keselamatan pekerja.
Lihat saja, perusahaan yang beroperasi di Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) ini belum memiliki panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3).
Padahal, dalam undang-undang (UU) nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, serta regulasi terbaru Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 13 tahun 2025 memerintahkan setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja paling sedikit seratus orang atau pekerja yang kurang dari seratus yang memiliki tingkat resiko bahaya tinggi seperti ledakan, kebakaran ataupun keracunan maka wajib membentuk P2K3.
Tak sampai disitu, perusahaan juga wajib menyampaikan laporan P2K3 secara berkala kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota. Sayangnya, standar keselamatan kerja perusahaan belum dipenuhi PT. SGM
Kepada habartimur.com, Sabtu (5/9/2026), Direktur lembaga bantuan hukum (LBH) Bela Yai Provinsi Maluku Utara (Malut) Rasman Buamona menegaskan, PT. SGM termasuk perusahaan yang memiliki resiko tinggi, seperti kebakaran maupun keracunan.
“Iya, pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku utara untuk melakukan audit administratif dan pemeriksaan prosedur P2K3,. Jika perusahaan tidak patuh menjalankan perintah undang-undang harusnya diambil langkah tegas, sebab ini terkait keamanan dan keselamatan pekerja,” tegas Rasman kepada Habartimur.com, Sabtu (5/9/2026).
Sementara Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kepulauan Sula dan Humas perusahaan PT. SGM, hingga berita ini diterbitkan belum berhasil dikonfirmasi terkait dengan dugaan tidak jalannya P2K3 tersebut. (at/wat)
