TERNATE – DPRD Kota Ternate menggelar rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan RAPBD tahun 2027.
Terdapat tujuh fraksi di DPRD Kota Ternate, terdiri dari lima fraksi utuh dan dua fraksi gabungan, masing-,masing fraksi NasDem, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi, Fraksi PKB dan fraksi Demokrat. Dua fraksi gabungan yaitu fraksi persatuan bintang amanat dan fraksi PDIP- Perindo.
Rapat paripurna yang dipimpin langsung ketua DPRD Kota Ternate Rusdi A.Im tersebut dihadiri walikota M. Tauhid Soleman, Wakil Walikota Nasri Abubakar, Sekretaris kota (Sekot) Rizal Marasaoly, pimpinan OPD diantaranya Kepala Bappelitbangda Samin Marasaoly, kepala BPKAD Amirudin Abdullah dan Forkompinda.
Dalam pemandangan tersebut, tujuh fraksi memberikan catatan kritis hingga dukungan terhadap kebijakan pemerintah kota (Pemkot) Ternate.
Berbagai catatan fraksi yang disampaikan pada paripurna tersebut, dimulai dari peningkatan dan pemetaan SDM, pengembangan ekonomi berbasis kepulauan, optimalisasi PAD, Penataan UMKM khususnya pedagang Coffee Street di Kawasan Benteng Orange dan Lapangan ngaralamo, penanganan bencana dan lingkungan hidup.
Tak hanya itu, sorotan lain adalah pengelolaan dan pelestarian cagar budaya, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan anggaran, terhadap pengelolaan belanja daerah, evaluasi dan optimalisasi kinerja OPD penghasil, percepatan digitalisasi sistem retribusi dan pajak daerah, ketaatan siklus anggaran hingga makan bergizi gratis (MBG)
Di waktu bersamaan, walikota Ternate M. Tauhid Soleman langsung menjawab berbagai catatan dan dukungan dari tujuh fraksi tersebut. .
Menurutnya, pemerintah kota ternate memahami perhatian fraksi-fraksi terhadap pentingnya menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan aparatur dan ketersediaan ruang fiskal untuk membiayai pembangunan serta pelayanan publik.
Dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2027, pemerintah tetap memperhatikan pemenuhan hak dan kewajiban pegawai serta kepentingan masyarakat. Tentu sesuai dengan ketentuan penganggaran yang berlaku.
Terkait dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai kemungkinan pembiayaan PPPK melalui APBN, walikota dua periode itu mengatakan pemerintah kota akan mencermati ketentuan resmi, mekanisme pelaksanaan, cakupan pegawai, dan waktu pemberlakuannya sebelum melakukan penyesuaian dalam penganggaran daerah.
Walikota yang juga ketua DPD Partai NasDem Kota Ternate itu mengatakan, seluruh masukan akan menjadi perhatian Pemerintah untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan, kemampuan keuangan daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hasil pembahasan bersama DPRD.
Dia menyadari bahwa APBD bukan sekadar dokumen perencanaan dan penganggaran, melainkan instrumen kebijakan yang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong kemajuan daerah.
Oleh karena itu, diperlukan komitmen, sinergi, dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam memastikan setiap kebijakan anggaran memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Ternate.
“Harapannya, pembahasan Rancangan APBD tahun anggaran 2027 dapat terus berlangsung dalam suasana kemitraan, keterbukaan, dan tanggung jawab bersama. Pemerintah juga terbuka terhadap berbagai masukan dan penyempurnaan selama proses pembahasan, sehingga APBD yang ditetapkan nantinya benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya. (wat)
