TERNATE – Komisi III DPRD Kota Ternate menggelar rapat kerja bersama balai Kebudayaan Wilayah VIII Provinsi Maluku Utara dan Tim Ahli Cagar Budaya.
Rapat kerja yang berlangsung di ruang eksekutif kantor DPRD Kota Ternate, Senin (9/11/2026) itu menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari inkonsistensi regulasi, dugaan penyalahgunaan kewenangan, indikasi praktik pungutan liar (pungli), hingga ketidaksesuaian konsep operasional usaha coffee street di kawasan Benteng Oranje dan Lapangan Ngaralamo.
Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlela Syarif menjelaskan, berdasarkan hasil rapat bersama unsur Kebudayaan Wilayah VIII Provinsi Maluku Utara dan Tim Ahli Cagar Budaya, terdapat sejumlah catatan serta rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah Kota Ternate untuk segera ditindaklanjuti.
Menurutnya, persoalan pertama berkaitan dengan inkonsistensi regulasi dan kesesuaian penerapan peraturan perundang-undangan dalam penataan, pelestarian, serta pemanfaatan kawasan cagar budaya, khususnya Benteng Oranje, Lapangan Ngaralamo, dan Gedung Pahali.
Dia menegaskan, pengelolaan kawasan bersejarah tersebut harus berpedoman pada aturan yang berlaku, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pemanfaatan aset daerah yang memiliki nilai sejarah dan budaya.
Selain itu, Nurlela juga menyoroti dugaan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) dalam pemanfaatan kawasan Benteng Oranje.
Dia berharap tidak ada praktik ilegal, termasuk tindakan yang mengarah pada premanisme maupun pungutan liar dalam aktivitas pemanfaatan kawasan tersebut.
“Hal ini berpotensi menimbulkan persoalan dan celah hukum bagi Pemerintah Kota Ternate apabila tidak segera ditangani. Ini menjadi salah satu perhatian dalam rekomendasi yang disampaikan,” ujarnya.
Persoalan lainnya adalah ketidaksesuaian konsep operasional usaha coffee street di kawasan cagar budaya, terutama di sekitar Lapangan Ngaralamo.
Nurlela menilai, konsep operasional yang berjalan saat ini telah menyimpang dari konsep awal yang diajukan. Sebab, coffee street pada dasarnya mengusung konsep pelayanan berbasis kendaraan atau drive-thru, yakni pembelian cepat untuk dibawa pulang (take away), bukan menyediakan area duduk maupun tempat berkumpul untuk nongkrong.
Dia mencontohkan konsep pelayanan drive-thru seperti yang diterapkan pada gerai McDonald’s dan KFC. Dalam konsep tersebut, konsumen melakukan pemesanan dari kendaraan, mengambil pesanan, kemudian melanjutkan perjalanan tanpa menggunakan fasilitas tempat duduk.
Karena itu, penyediaan permadani dan area nongkrong di kawasan tersebut dinilai tidak mencerminkan konsep awal coffee street yang diajukan.
Lebih lanjut, politisi Partai NasDem itu menegaskan bahwa salah satu rekomendasi penting yang harus segera dilaksanakan pemerintah kota adalah pembentukan Badan Pengelola Cagar Budaya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelestarian Cagar Budaya.
Menurutnya, selama ini belum adanya badan pengelola yang memiliki dasar hukum dan kewenangan jelas menyebabkan tata kelola kawasan cagar budaya tidak berjalan secara optimal.
Padahal, keberadaan badan tersebut sangat penting untuk memastikan penataan, pengelolaan, pengawasan, dan pemanfaatan kawasan dilakukan secara terukur, akuntabel, serta tepat sasaran.
Dia menilai, tanpa kelembagaan yang sah, muncul persoalan mengenai pihak yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam mengatur pemanfaatan kawasan cagar budaya.
“Karena selama ini tidak ada badan pengelola, sehingga harus jelas siapa yang bertanggung jawab. Semuanya harus berdasarkan amanat regulasi,” tegasnya.
Selain pembentukan badan pengelola, Nurlela juga mendorong Pemerintah Kota Ternate segera merevisi keputusan Wali Kota terkait zonasi pemanfaatan ruang kawasan Benteng Oranje yang ditetapkan pada 2021.
Menurutnya, revisi tersebut harus mengacu pada hasil kajian teknis terbaru yang telah dilakukan Tim Ahli Cagar Budaya tingkat provinsi maupun kota pada 2024.
Hasil kajian tersebut perlu menjadi dasar dalam menyelaraskan kebijakan zonasi, sehingga pemanfaatan kawasan tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan dan pelestarian cagar budaya.
Nurlela juga meminta Wali Kota Ternate bersama jajaran tim hukum pemerintah kota mengambil langkah tegas dalam mengevaluasi tata kelola pemanfaatan aset cagar budaya.
Dia menekankan bahwa setiap bentuk pemanfaatan kawasan bersejarah harus memiliki landasan hukum yang jelas dan tidak boleh berjalan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, pelestarian cagar budaya bukan hanya menyangkut perlindungan bangunan bersejarah, tetapi juga memastikan seluruh aktivitas ekonomi dan kepentingan publik di dalam kawasan tetap berjalan sesuai aturan.
“Harapan kami, Pak Wali Kota bersama tim hukum Pemerintah Kota Ternate mengambil langkah tegas agar seluruh pemanfaatan aset cagar budaya benar-benar berpatokan pada peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Nurlela berharap catatan dan rekomendasi hasil pembahasan bersama Kebudayaan Wilayah VIII dan Tim Ahli Cagar Budaya tidak sekadar menjadi dokumen, tetapi ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret.
“Benteng Oranje, Lapangan Ngaralamo, dan Gedung Pahali dapat dikelola secara profesional tanpa mengabaikan nilai sejarah, identitas, serta warisan budaya Kota Ternate,” pungkasnya. (tim/wat)
